Jum`at, 24 Oktober 2025
Beranda / Politik dan Hukum / Refleksi Damai Aceh: USK Jadikan Ruang Akademik sebagai Penjaga Demokrasi dan Perdamaian

Refleksi Damai Aceh: USK Jadikan Ruang Akademik sebagai Penjaga Demokrasi dan Perdamaian

Kamis, 23 Oktober 2025 22:30 WIB

Font: Ukuran: - +


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) bekerja sama dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menggelar Seminar Nasional bertajuk “Refleksi 20 Tahun Damai Aceh: Menuju Pemilu yang Demokratis dan Bermartabat” di Aula Fakultas MIPA USK, Kamis (23/10/2025).

Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bagi akademisi, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil untuk meninjau dua dekade perjalanan perdamaian Aceh sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Pemilu serentak mendatang agar berlangsung damai, jujur, dan bermartabat.

Seminar menghadirkan sejumlah narasumber nasional di bidang politik dan demokrasi, di antaranya Prof. Dr. Firman Noor, M.A (Badan Riset dan Inovasi Nasional), Dr. Idham Holik, S.E., M.Si (Komisioner KPU RI), Titi Anggraini, S.H., M.H (pakar pemilu dari Universitas Indonesia), Rizkika Lhena Darwin, M.A (dosen UIN Ar-Raniry), dan Agus Syahputra, S.Sos.I., M.H (Ketua Bawaslu Aceh).

Dekan FISIP USK Prof. Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi dalam memperkuat peran akademisi sebagai motor intelektual yang kritis dan solutif.

“FISIP USK berkomitmen menjadi ruang publik yang bebas dan bermartabat, tempat gagasan tentang perdamaian, keadilan, dan demokrasi dapat dipertukarkan secara ilmiah. Dua puluh tahun perdamaian Aceh bukanlah perjalanan mudah, dan Pemilu menjadi barometer apakah semangat rekonsiliasi benar-benar hidup di tengah masyarakat,” ujar Mahdi.

Ia berharap kegiatan semacam ini dapat menjadi agenda berkelanjutan di tingkat nasional, sekaligus mempertegas posisi FISIP USK sebagai pusat kajian sosial-politik yang berkontribusi pada penguatan demokrasi di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc, turut menyampaikan pandangan terkait pentingnya penguatan sistem hukum nasional yang adaptif terhadap dinamika sosial dan kemajuan teknologi informasi.

Menurut Yusril, tantangan hukum di Indonesia saat ini tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga kapasitas lembaga dan kualitas sumber daya manusia penegak hukum.

“Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting untuk membangun tata kelola hukum yang berintegritas. Pendidikan hukum juga harus responsif terhadap perkembangan global, agar generasi muda memiliki kemampuan kritis dan etis dalam penerapan hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Ir. Marwan, IPU, menilai seminar ini sebagai momentum strategis untuk merefleksikan dua dekade perdamaian Aceh sejak penandatanganan MoU Helsinki 2005. 

Ia menegaskan, perdamaian tidak semata diartikan sebagai berakhirnya konflik bersenjata, tetapi juga upaya berkelanjutan menegakkan keadilan dan membangun kepercayaan.

“Pemilu mendatang menjadi ujian penting bagi demokrasi Aceh--apakah nilai-nilai perdamaian telah benar-benar berakar dalam budaya politik kita. Pemilu bukan sekadar pergantian pemimpin, tetapi sarana mempertahankan fondasi perdamaian yang diperjuangkan dengan susah payah,” ujar Marwan.

Rektor juga mengapresiasi kolaborasi FISIP USK dan GeRAK Aceh dalam menghadirkan forum akademik yang mempertemukan akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil. Ia berharap hasil diskusi ini dapat menjadi rujukan strategis bagi penyelenggara dan pengawas pemilu dalam memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan semangat konstitusi dan perdamaian.

Menutup seminar, para narasumber sepakat bahwa penyelenggara pemilu perlu memperkuat nilai profesionalisme, transparansi, dan integritas untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan pemilu yang adil dan bermartabat.

Kegiatan ini ditutup dengan penegasan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga pemilu, masyarakat sipil, dan dunia akademik dalam menjaga warisan perdamaian Aceh serta memastikan demokrasi tumbuh secara inklusif.

Dengan semangat reflektif dan kolaboratif, USK melalui FISIP menegaskan komitmennya untuk terus menjadikan ruang dialog akademik sebagai kontribusi nyata bagi penguatan demokrasi dan konsolidasi perdamaian di Indonesia, khususnya di Aceh.[]

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

riset-JSI