Pimpinan Pesantren Modern Al-Manar Aceh Besar, Tgk. H. Fakhruddin Lahmuddin, M.Pd [Foto: dok Ponpes Al Manar]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pimpinan Pesantren Modern Al-Manar Aceh Besar, Tgk. H. Fakhruddin Lahmuddin, M.Pd, menegaskan bahwa dalam sudut pandang agama, momentum Pilpres dan Pileg adalah waktu untuk menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran. 

“Setelah reformasi, peran eksekutif dan legislatif menjadi krusial dalam menentukan ketahanan kehidupan di Indonesia,” ujarnya kepada Dialeksis.com, Minggu (11/2/2024). 

Menurutnya, pemilihan pemimpin harus sesuai dengan tuntunan agama. Dalam Islam, orang yang ditempatkan di jabatan publik harus memiliki integritas dan kapasitas, seperti yang ditekankan dalam surat Yusuf ayat 55. Nabi Yusuf contohnya, saat mengajukan diri sebagai menteri bulog, menunjukkan integritas dan kapasitasnya dalam menjaga amanah dan mengelola hasil pertanian.

Tgk Fakhruddin juga mengingatkan bahwa pemilihan berdasarkan pemberian sesuatu (politik uang) adalah haram dalam Islam. 

“Yang memberi sogok, menerima sogok dan perantara sogok itu haram, tindakan ini telah terjadi kerjasama di dalam kezaliman,” tegasnya. 

Ia menekankan bahwa memilih berdasarkan sogok menyogok telah melanggar prinsip keadilan. Undang-undang Pemilu juga melarang money politic, dan masyarakat perlu menyadari dampak politik uang terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. 

“Politik uang ini cikal bakal terjadinya korupsi, karena orang-orang yang duduk disana sudah duluan mengeluarkan biaya besar sehingga ketika mereka duduk mereka akan melakukan cara-cara untuk mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan kemudian mengumpulkan lagi untuk maju ke depan,” jelasnya. 

Menurutnya, terjadinya korupsi di negeri ini sesungguhnya penyebab pertama adalah masyarakat, jika memilihnya berdasarkan diberi sesuatu/imbalan. 

Ia menjelaskan bahwa pentingnya integritas, dan kapasitas berdasarkan prinsip-prinsip agama untuk membangun kepemimpinan yang berkualitas dan menghindari korupsi politik di republik ini. 

“Orang yang ditempatkan di jabatan publik ini adalah harus punya integritas, orang yang takut kepada azab kalau dia buat kecurangan. Ini penting karena orang yang duduk di sama nanti dia tidak berani buat penyimpangan,” jelasnya. 

Kedua, sambungnya, perlu kapasitas karena untuk mengelola sesuatu tidak cukup orang yang jujur dan baik, tetapi juga harus paham dengan bidang yang ditangani. 

“Jadi bagi setiap orang yang punya hak pilih, dia harus melihat pada pasangan calon ini baik Presiden atau DPR, siapa yang memenuhi integritas dan kapasitas,” tuturnya.