Senin, 23 November 2026
Beranda / Politik dan Hukum / TTI Kritik DPR Tak Masukkan Ketentuan Kekayaan Tidak Wajar dalam UU Perampasan Aset

TTI Kritik DPR Tak Masukkan Ketentuan Kekayaan Tidak Wajar dalam UU Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 18:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar. Foto: for Dialeksis 


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyayangkan keputusan DPR RI dan pemerintah yang tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar dalam Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang disahkan DPR pada 19 November 2026.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai pengesahan UU Perampasan Aset seharusnya menjadi momentum penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Namun, tidak diakomodasinya ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar dinilai masih menyisakan celah dalam upaya menelusuri dan menindak kekayaan pejabat negara yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya.

"TTI mempertanyakan keberanian politik DPR dalam memberantas korupsi. Mengapa ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar justru tidak dimasukkan? Jangan sampai undang-undang yang diharapkan menjadi instrumen pemberantasan korupsi malah menyisakan ruang perlindungan bagi pejabat yang tidak mampu menjelaskan asal-usul kekayaannya," tegas Nasruddin Bahar.


Kekayaan Pejabat Harus Dapat Dipertanggungjawabkan

Menurut Nasruddin, setiap penyelenggara negara harus mampu mempertanggungjawabkan sumber kekayaan yang dimiliki, terutama selama menduduki jabatan publik.

Apabila seorang pejabat memiliki kekayaan hingga puluhan bahkan ratusan miliar rupiah, sementara penghasilan resminya jauh lebih kecil, kondisi tersebut patut menjadi perhatian dan dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam.

Meski demikian, TTI menegaskan bahwa kekayaan tidak wajar tidak serta-merta menjadi bukti seseorang melakukan tindak pidana. Namun, ketidaksesuaian antara penghasilan sah dan peningkatan kekayaan merupakan indikator risiko yang perlu ditelusuri secara serius.

"Rakyat berhak mempertanyakan bagaimana seorang pejabat bisa memiliki kekayaan luar biasa besar apabila sumber penghasilannya tidak sebanding. Negara harus memiliki instrumen hukum untuk menelusuri, menguji, dan meminta pertanggungjawaban atas asal-usul kekayaan tersebut," ujarnya.

TTI memahami bahwa pengaturan perampasan aset harus tetap memperhatikan hak asasi manusia, asas legalitas, serta perlindungan hak kepemilikan sebagaimana dijamin konstitusi.

Namun, Nasruddin menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak milik tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi kemampuan negara dalam menelusuri dan merampas aset yang terbukti berasal dari tindak pidana.

Menurutnya, negara tetap dapat merumuskan mekanisme pemeriksaan kekayaan tidak wajar dengan menjamin hak pembelaan, pengawasan pengadilan, proses pembuktian yang adil, serta perlindungan terhadap masyarakat yang memperoleh kekayaannya secara sah.

TTI juga menilai argumentasi bahwa UU Perampasan Aset merupakan bagian dari hukum acara formil tidak seharusnya menghentikan pembahasan mengenai *illicit enrichment*.

Apabila ketentuan tersebut dinilai lebih tepat ditempatkan dalam hukum pidana materiil, DPR bersama pemerintah harus segera menyiapkan regulasi tersendiri yang memiliki kepastian hukum dan dapat diterapkan secara efektif.

"Jangan hanya menjelaskan mengapa ketentuan kekayaan tidak wajar tidak dimasukkan. DPR harus menjawab kapan dan melalui aturan apa kekayaan tidak wajar pejabat dapat ditindak secara efektif," tegas Nasruddin.

Sebagai lembaga yang aktif melakukan pemantauan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah, TTI mengingatkan bahwa praktik korupsi tidak selalu dilakukan melalui penerimaan uang secara langsung.

Penyimpangan dalam proses pengadaan dapat terjadi melalui pengaturan pemenang tender, persekongkolan, pemberian komisi atau fee ilegal, penggelembungan harga, hingga penggunaan perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi dengan pejabat tertentu.

Hasil tindak pidana tersebut juga berpotensi disamarkan dalam berbagai bentuk kekayaan, mulai dari tanah, bangunan, kendaraan, saham, rekening perbankan, hingga instrumen investasi lainnya.

Karena itu, TTI menilai pengawasan dan penelusuran kekayaan penyelenggara negara harus menjadi bagian penting dari sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi. Terutama bagi pejabat yang memiliki kewenangan dalam menentukan anggaran, menetapkan penyedia, maupun mengendalikan pelaksanaan proyek pemerintah.

"TTI mengingatkan bahwa uang hasil korupsi proyek pemerintah tidak selalu disimpan dalam bentuk tunai. Kekayaan tersebut bisa berubah menjadi aset atas nama keluarga atau pihak lain. Karena itu, penelusuran penerima manfaat sebenarnya dan asal-usul kekayaan harus diperkuat," kata Nasruddin.

Menyikapi tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment dalam UU Perampasan Aset, TTI menyampaikan lima tuntutan kepada DPR RI dan pemerintah.

Pertama, mendesak DPR dan pemerintah segera mengatur illicit enrichment melalui ketentuan hukum pidana materiil yang tepat, dengan tetap memperhatikan mekanisme pembuktian dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Kedua, meminta KPK mengoptimalkan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), khususnya terhadap penyelenggara negara yang mengalami peningkatan kekayaan secara signifikan dan tidak sebanding dengan penghasilan sahnya.

Ketiga, mendesak DPR membuka dokumen pembahasan UU Perampasan Aset kepada publik, termasuk perubahan rumusan pasal, dasar pertimbangan tidak dimasukkannya ketentuan kekayaan tidak wajar, serta hasil pembahasan bersama pemerintah.

Keempat, meminta aparat penegak hukum memperkuat penelusuran aset hasil korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk aset yang diduga disamarkan melalui perusahaan, anggota keluarga, maupun pihak terafiliasi.

Kelima, mendesak pemerintah memastikan UU Perampasan Aset dapat dilaksanakan secara efektif, dengan dukungan lembaga pengelola dan pengawas aset yang transparan, akuntabel, serta memiliki mekanisme pengawasan independen.

TTI menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menghukum pelakunya. Negara juga harus mampu memulihkan kerugian, menelusuri hasil kejahatan, serta memastikan pelaku tidak tetap menikmati kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum.

Untuk itu, TTI berharap Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat perangkat hukum pemberantasan korupsi, termasuk melalui pengaturan mengenai kekayaan tidak wajar penyelenggara negara.

"Jangan sampai rakyat menyaksikan pejabat yang tersangkut korupsi dihukum, tetapi kekayaan hasil kejahatannya tetap dapat dinikmati. Lebih memprihatinkan lagi apabila kekayaan yang tidak masuk akal tidak pernah diperiksa hanya karena belum ada perkara pidananya," ujar Nasruddin.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan UU Perampasan Aset tidak boleh hanya diukur dari pengesahan regulasi, tetapi harus dibuktikan melalui kemampuan negara menelusuri, mengamankan, dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara maupun pihak yang dirugikan.

"TTI mendukung lahirnya UU Perampasan Aset yang kuat. Namun, kami menolak apabila masih terdapat celah hukum yang membuat kekayaan tidak wajar pejabat sulit dijangkau. Hukum harus berpihak pada kepentingan rakyat dan keuangan negara, bukan menjadi tempat berlindung bagi pelaku korupsi," pungkas Nasruddin Bahar.

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

riset-JSI