Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa pencegahan lebih penting daripada sekadar mengungkap kasus korupsi. [Foto: dok. Kemenkum]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa pencegahan lebih penting daripada sekadar mengungkap kasus korupsi. Menurutnya, keberhasilan sistem peradilan pidana tidak diukur dari banyaknya perkara yang ditangani, melainkan dari seberapa efektif pencegahan dilakukan.
"Keberhasilan sistem peradilan pidana modern di seluruh dunia itu tidak terletak pada berapa banyak kasus yang dia ungkap, tapi bagaimana dia mencegah terjadinya tindak pidana," ujar Eddy saat membuka Webinar Nasional bertajuk Integritas dan Anti Korupsi: Dari Kesadaran Menjadi Kebiasaan, Selasa (19/8/2025), di Graha Pengayoman.
Eddy menyoroti tiga kata kunci yang harus dipegang dalam pemberantasan korupsi, yakni integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiganya merupakan prinsip dasar yang tercantum dalam Konvensi PBB tentang Antikorupsi.
“Yang pertama adalah integritas, yang kedua transparansi, dan yang ketiga akuntabilitas,” tegasnya.
Dalam paparannya, Eddy juga menyebut empat faktor penting dalam upaya penegakan hukum, yaitu substansi hukum, profesionalisme aparat, sarana dan prasarana, serta budaya hukum.
"Di dalam budaya hukum, yang paling utama adalah kesadaran hukum setiap warga negara. Masalahnya, kesadaran hukum kita masih bersifat heteronom -- datangnya dari luar karena ada yang mengawasi atau karena ancaman sanksi," jelasnya.
Terkait strategi, Eddy menyoroti empat langkah kunci dalam pencegahan korupsi. Salah satunya adalah digitalisasi sistem birokrasi agar interaksi langsung bisa diminimalisir.
“Semakin kecil kita bertemu langsung dengan orang lain, maka semakin kecil pula potensi terjadinya korupsi. Di situlah pentingnya transformasi digital dan sistem reward and punishment,” ujarnya.
Langkah lain adalah peningkatan zona integritas di instansi pemerintah, seperti Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Webinar ini digelar oleh BPSDM Hukum sebagai bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 dan Hari Pengayoman ke-80, serta diikuti secara hybrid oleh peserta dari berbagai wilayah. [red]
Sebelumnya
