DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemikiran mendalam soal kebudayaan kembali mencuat dari Din Saja, seorang penyair, seniman, dan aktivis budaya Aceh yang juga dikenal sebagai Ade Soekma dan Fachruddin Basyar. Ia mengusulkan restrukturisasi lembaga terkait kebudayaan di Aceh dengan menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Lembaga Wali Nanggroe.

Menurut Din Saja, Lembaga Wali Nanggroe lebih berhak memegang kendali atas kebudayaan karena memiliki legitimasi adat yang kuat. 

"Urusan kebudayaan sebaiknya tidak lagi menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Pemerintah Aceh cukup mengurus regulasi dan pengawasan pariwisata saja," ujarnya melalui pesan eksklusif whatsapp kepada Dialeksis.com pada Rabu (15/1/2025).

Ia bahkan mengusulkan penghapusan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk memperjelas pembagian tugas ini.

Transformasi Budaya ke Generasi Muda

Din Saja menyoroti pentingnya transfer nilai-nilai budaya Aceh kepada generasi muda. Ia mengusulkan agar Lembaga Wali Nanggroe bertanggung jawab dalam melestarikan kebudayaan masa lalu melalui sanggar seni, organisasi kebudayaan, serta pendidikan formal mulai dari TK hingga perguruan tinggi.

"Transformasi ini bukan hanya soal melestarikan seni, tetapi juga nilai dan norma budaya Aceh yang harus menjadi bagian dari identitas generasi muda," tegasnya.

Peran Penting ISBI Aceh

Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Aceh di Jantho juga diharapkan memainkan peran strategis. Din Saja mendorong agar ISBI menjadi pusat transformasi budaya dan seni melalui pendekatan akademik dan praktik. 

"Lulusan ISBI idealnya diberdayakan sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah Aceh. Untuk mendukung ini, diperlukan program beasiswa, baik dari pemerintah, CSR perusahaan, maupun skema lain seperti Bidikmisi," paparnya.

Taman Budaya untuk Pelajar

Din Saja mengusulkan revitalisasi Taman Budaya Aceh menjadi Taman Kesenian Pelajar Aceh. Tempat ini, katanya, harus menjadi panggung bagi pelajar untuk menampilkan karya seni hasil pembelajaran mereka.

"Taman Budaya harus menjadi wadah kreatif generasi muda, bukan sekadar tempat seremoni," katanya menambahkan.

Qanun Perlindungan Kebudayaan

Sebagai penopang kebijakan, Din Saja menyarankan pembentukan qanun khusus yang mengatur perlindungan kebudayaan dan kesenian Aceh. Menurutnya, qanun ini penting untuk memastikan warisan budaya Aceh tetap terjaga di tengah derasnya arus globalisasi.

"Qanun ini akan menjadi fondasi yang melindungi budaya Aceh dari erosi nilai-nilai tradisional," tuturnya.

Pandangan Din Saja ini mencerminkan harapan besar akan masa depan budaya Aceh. Ia menekankan bahwa langkah-langkah ini harus segera diambil untuk memastikan keberlangsungan identitas budaya Aceh di masa mendatang. [ar]