Munawal Hadi, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen. Di bawah kepemimpinannya, Kejari Bireuen tidak hanya berhasil menjalankan tugas pokoknya, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih transparan, adil, dan bebas dari korupsi di Kabupaten Bireuen. [Foto: dok. Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Soki - Munawal Hadi, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, terus menunjukkan kinerja yang layak diapresiasi. Di bawah kepemimpinannya, Kejari Bireuen tidak hanya berhasil mencapai berbagai target, tetapi juga mendapatkan pengakuan atas dedikasinya dalam menegakkan hukum dan mengelola sumber daya secara optimal.

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh, Kejari Bireuen mencatat prestasi gemilang dalam bidang Pembinaan dengan meraih peringkat kedua terbaik se-Aceh dalam penyerapan anggaran melalui aplikasi SMART Kemenkeu. Penghargaan atas prestasi ini diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh pada 13 Desember 2023. Selain itu, Bidang Pembinaan juga berhasil menyumbangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,18 miliar hingga Juli 2024.

Di bidang Intelijen, Kejari Bireuen berhasil membentuk 14 Desa Siaga Anti Korupsi dan 2 Desa Anti Politik Uang. Mereka juga melaksanakan 8 kegiatan pengamanan pembangunan strategis, 4 kegiatan Jaksa Masuk Sekolah, dan 2 kegiatan Jaksa Menyapa. Salah satu inisiatif yang menonjol yakni Penerangan Hukum yang melibatkan anak mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) serta Komunitas Tionghoa di Kabupaten Bireuen.

Capaian lainnya juga terlihat dalam bidang Pidana Umum. Kejari Bireuen berhasil menghentikan penuntutan 45 perkara melalui pendekatan Restorative Justice (RJ) sejak 2023, menjadikannya yang terbaik pertama se-Aceh. Tidak hanya itu, mereka juga menuntut hukuman mati terhadap 6 terdakwa kasus narkotika selama 2024.

Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan juga menjadi sorotan, dengan Kejari Bireuen berhasil menyumbangkan PNBP sebesar Rp12,9 miliar hasil lelang barang rampasan, menjadikannya penyumbang PNBP terbesar di seluruh Indonesia.

Dalam penanganan tindak pidana khusus, Kejari Bireuen berhasil melakukan 4 penyelidikan terkait dugaan korupsi, termasuk kasus besar seperti penyelewengan dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) pada PNPM-MP di Kecamatan Jeunieb dan dugaan korupsi pada kegiatan Studi Banding Desa Wisata oleh BKAD Kecamatan Peusangan. Selain itu, 3 penyidikan telah dilaksanakan, di antaranya terkait dugaan penyelewengan dana SPP di Kecamatan Gandapura. Kejari Bireuen juga berhasil mengeksekusi dua terdakwa korupsi dan memulihkan keuangan negara senilai Rp1,85 miliar.

Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejari Bireuen berhasil memenangkan beberapa perkara penting, termasuk sengketa melawan Pj Bupati Bireuen dan perkara dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh. Mereka juga aktif memberikan konsultasi dan layanan hukum gratis kepada masyarakat, menyelesaikan 50 masalah hukum sepanjang Januari hingga Agustus 2024.

Kejari Bireuen juga menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten melalui program inovasi hukum publik, menyelesaikan 30 permasalahan gampong, dan memfasilitasi penyelesaian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp275,6 juta.

Kinerja Kejari Bireuen di bawah kepemimpinan Munawal Hadi, S.H., M.H., telah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak. 

Berbagai penghargaan telah diterima, termasuk dari BPJS, Kementerian Keuangan, KPKNL, serta Adhyaksa Digital Award. Penghargaan-penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen Munawal Hadi dan jajarannya dalam menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme.

Di bawah kepemimpinannya, Kejari Bireuen tidak hanya berhasil menjalankan tugas pokoknya, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih transparan, adil, dan bebas dari korupsi di Kabupaten Bireuen. Tantangan ke depan tentu masih banyak, namun dengan rekam jejak yang telah ditorehkan, optimisme akan keberlanjutan prestasi ini patut dijaga. [arn]