Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar bersama Balai Perikanan Budi Daya Air Payau (BPBAP) Ujong Batee, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menyalurkan 554 kemasan berisi 1.115.200 ekor benur udang vaname kepada Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Jak U Neuheun di Gampong Tunong, Kecamatan Blang Mangat. [Foto: Dok. Tim Media Satgas PRR]
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Penguatan kembali aktivitas ekonomi masyarakat pascabencana hidrometeorologi yang terjadi di Sumatera dan berdampak pada 3 provinsi di wilayah tersebut (Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat), kini terus dilakukan melalui koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatera.
Di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, upaya itu mulai dirasakan pembudidaya, nelayan, dan pelaku usaha pengolahan ikan melalui penyaluran bantuan benur udang, mesin kapal, peralatan produksi, serta kotak pendingin.
Bantuan tersebut diharapkan tidak hanya mengganti sarana usaha yang rusak akibat banjir, tetapi juga mendorong masyarakat kembali produktif dan memperoleh penghasilan. Junaidi, Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Jak U Neuheun di Gampong Tunong, Kecamatan Blang Mangat, bantuan benur menjadi awal untuk membangun kembali usaha yang sempat terhenti.
Banjir pada 26 November 2025 merendam tambak kelompoknya dan menghanyutkan ribuan udang yang sedang dibudidayakan. Kerugian tersebut membuat Junaidi bersama anggota kelompok harus menata ulang usaha yang sebelumnya menjadi sumber penghasilan keluarga.
Kesempatan untuk kembali berproduksi datang pada 3 November 2026. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau (BPBAP) Ujong Batee, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menyalurkan 554 kemasan berisi 1.115.200 ekor benur udang vaname kepada kelompok tersebut. Benur kemudian dibagikan kepada 13 anggota agar dapat dibudidayakan di tambak masing-masing.
“Kami sangat berterima kasih atas bantuan benur udang vaname ini. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk lebih serius dalam mengembangkan usaha budi daya. Semoga hasilnya nanti bisa maksimal dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok,” ujar Junaidi.
Bantuan yang bersumber dari APBN melalui Kementerian KKP tersebut, memberi kesempatan bagi anggota kelompok untuk memulai kembali siklus produksi. Jika budi daya berjalan optimal hingga masa panen, hasilnya diharapkan dapat menopang pendapatan keluarga sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar tambak.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan semua harus bergerak dalam pemulihan dan rekonstruksi serta rehabilitasi ini. Hal itu disampaikan Tito saat kunjungan kerja ke Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Rabu (4/11/2026).
"Yang bisa ditangani oleh kabupaten, kota dengan anggaran tambahan, silahkan kerjakan. Yang bisa dikerjakan oleh provinsi dengan anggaran yang ditambah oleh Bapak Presiden, silahkan kerjakan. Yang enggak mampu ditangani oleh daerah, lempar kepada saya untuk bisa saya koordinasikan di tingkat pusat," ujarnya.
Bantuan Menyentuh Rantai Usaha Perikanan
Pemulihan di Lhokseumawe tidak hanya menyasar pembudidaya, tetapi juga nelayan tangkap dan pelaku pengolahan hasil perikanan. Pendekatan ini penting karena keberlangsungan ekonomi sektor perikanan bergantung pada rantai kegiatan yang saling berkaitan, mulai dari produksi, penangkapan, pengolahan hingga pemasaran.
Pada 2 November 2026, Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar menyerahkan bantuan pascabencana di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan (DKPPP). Sebanyak tiga unit mesin kapal diberikan kepada nelayan terdampak di Kecamatan Muara Satu. Sebelum penyaluran, DKPPP bersama KKP melakukan pemeriksaan calon penerima di Desa Blang Naleung Mameh untuk memastikan persyaratan administratif dan teknis terpenuhi.
Selain itu, tujuh Unit Pengolahan Ikan (UPI) memperoleh peralatan produksi. Bantuan tersebut menyasar pelaku usaha kerupuk ikan di Kecamatan Muara Satu dan pengolah udang bileh krispi di Kecamatan Banda Sakti.
Sementara itu, 25 kotak pendingin atau cool box disalurkan kepada nelayan di Kecamatan Blang Mangat untuk menjaga kesegaran hasil tangkapan sebelum dipasarkan.
Penyaluran November ini melanjutkan bantuan tahap pertama pada 6 Agustus 2026 di Gampong Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua. Saat itu, pemerintah menyalurkan 100.000 ekor benih udang vaname, 900 kilogram pakan budi daya, peralatan pengolahan bagi tujuh UPI, serta 14 kotak pendingin.
Dengan dua tahap penyaluran tersebut, bantuan telah menjangkau kebutuhan pembudidaya, nelayan, dan pengolah hasil perikanan. Dampak yang diharapkan bukan sekadar tersedianya kembali peralatan kerja, melainkan meningkatnya kemampuan masyarakat menghasilkan produk, menjaga kualitas hasil tangkapan, dan memperoleh nilai jual yang lebih baik.
Progres Pemulihan dan Target Produksi
Skala pemulihan sektor perikanan juga terlihat dari data KKP. Bencana akhir 2025 berdampak pada lebih dari 33.000 pelaku usaha kelautan dan perikanan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jumlah tersebut mencakup 5.974 nelayan dan 25.386 pembudidaya ikan.
Untuk mendukung pemulihan, KKP mengalokasikan Rp371,8 miliar pada 2026. Hingga paparan kementerian disampaikan, sebanyak 5.706 petambak, 228 nelayan, serta 360 pengolah dan pemasar ikan telah kembali bekerja.
Di Aceh, sekitar 5.707 hektare tambak dan kolam budi daya di delapan kabupaten dan kota dilaporkan telah kembali beroperasi. Pemulihan juga berlangsung di Langsa dan Aceh Timur, sementara pembudidaya di Pidie Jaya telah berhasil melakukan panen udang vaname setelah tambak mereka diperbaiki.
Untuk mendukung produktivitas, KKP menargetkan hingga akhir 2026 penyaluran 651 unit mesin dan kapal, 2.146 bantuan alat tangkap, 375 paket sarana pengolahan, serta 1.500 kotak pendingin. Program pemulihan sektor kelautan dan perikanan direncanakan berlanjut hingga 2028.
Sinkronisasi dengan Rencana Induk Pascabencana
Penyaluran bantuan tersebut sejalan dengan arah Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028. Renduk PRRP adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Renduk mengarahkan pemulihan melalui penyediaan kapal, mesin, alat tangkap, sarana pengolahan, dan penyimpanan hasil perikanan. Selain itu, pemulihan mencakup perbaikan prasarana produksi, akses jalan, perizinan usaha, akses permodalan, serta pendampingan bagi pelaku usaha.
Pada tahap rekonstruksi, kawasan perikanan juga diarahkan agar lebih siap menghadapi risiko bencana dan memiliki keterhubungan yang lebih baik antara kegiatan penangkapan, pengolahan, hingga distribusi hasil produksi.
Bantuan tersebut menjadi modal awal untuk menghidupkan kembali kegiatan ekonomi masyarakat perikanan Lhokseumawe. Tantangan berikutnya adalah memastikan produksi berjalan berkelanjutan sehingga pemulihan tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan produktivitas dan penghasilan keluarga. [*]
Sebelumnya
