Bantuan Keuangan Simalungun Bantu Pulihkan Tambak Aceh Utara, Progres Capai 70 Persen

DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Dukungan keuangan antardaerah mulai memperlihatkan hasil dalam upaya memulihkan tambak masyarakat Aceh Utara yang rusak akibat banjir dan longsor November 2025. Melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, rehabilitasi tambak di lima kecamatan kini telah mencapai sekitar 70 persen.

Bantuan Keuangan Khusus (BKK), merupakan bantuan keuangan antarpemerintah daerah yang peruntukan atau penggunaannya ditentukan secara khusus oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. 

Maka dengan BKK memungkinkan pemerintah daerah membantu daerah lainnya yang mengalami keterbatasan kapasitas fiskal untuk membiayai kegiatan pemulihan. Pemerintah kabupaten/kota tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangannya, peruntukan bantuan, serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Bagi Maisir, petani tambak di Aceh Utara, pekerjaan tersebut menjadi harapan untuk kembali menghidupkan mata pencaharian yang terhenti akibat bencana. Lumpur dan endapan yang menutupi petak tambak membuat kolam dangkal. Sementara saluran air yang tersumbat menyulitkan petambak memulai kembali kegiatan budidaya.

“Manfaatnya besar. Tambak yang tertimbun lumpur dan menjadi dangkal bisa kembali difungsikan. Kami berharap produksi perikanan bisa meningkat lagi sehingga penghasilan keluarga petani tambak ikut pulih,” kata Maisir.

Petambak Menunggu Pemulihan Menyeluruh

Maisir berharap rehabilitasi tidak berhenti pada pengerukan lumpur. Perbaikan pintu air dan saluran pembuangan juga diperlukan agar tambak dapat segera digunakan setelah pekerjaan selesai.

Bantuan lanjutan seperti benur dan pakan, juga diharapkan. Dengan begitu, petani tidak perlu menunda budidaya lantaran keterbatasan modal dan sarana produksi.

“Kami berharap program ini benar-benar dilaksanakan dan menjangkau seluruh tambak warga yang terdampak. Kami juga berharap ada bantuan lanjutan berupa benur dan pakan,” ujarnya.

Harapan tersebut sejalan dengan target pemulihan KKP. Sebelumnya, KKP melaporkan 694 hektare tambak di Aceh telah kembali beroperasi dan menargetkan sekitar 5.200 hektare kembali berproduksi paling lambat September 2026.

Bagi petambak seperti Maisir, keberhasilan pemulihan pada akhirnya bukan sekadar selesainya pekerjaan fisik atau terserapnya anggaran. Ukuran terpentingnya adalah ketika mereka kembali dapat menebar benur, merawat tambak, memanen hasil budidaya, dan memenuhi kebutuhan keluarga dari usaha yang selama ini menjadi sumber penghidupan. 

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program pemulihan agar manfaat anggaran segera dirasakan masyarakat.

“Anggaran sudah tersedia, koordinasi lintas instansi juga sudah solid. Fokus kita sekarang adalah eksekusi di lapangan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang terdampak sebelum pergantian tahun,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Lima Paket Rehabilitasi, Anggaran Hampir Rp1 Miliar

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Utara, Syarifuddin, mengatakan BKK dari Pemerintah Kabupaten Simalungun dialokasikan untuk rehabilitasi tambak di lima kecamatan dengan total anggaran Rp999.999.999.

Lima kecamatan penerima adalah Lapang, Seunuddon, Tanah Jambo Aye, Muara Batu, dan Samudera. Masing-masing memperoleh alokasi sekitar Rp200 juta yang dibagi ke dalam lima paket pekerjaan.

Rinciannya, Kecamatan Lapang, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye masing-masing mendapatkan Rp200.043.534. Sementara Muara Batu memperoleh Rp199.890.227 dan Samudera Rp199.979.170.

Syarifuddin memperkirakan progres pelaksanaan lima paket pekerjaan tersebut telah mencapai sekitar 70 persen saat diwawancarai. Dari sisi administrasi anggaran, dana untuk tiga paket telah dicairkan.

Adapun satu paket lainnya direncanakan dilaksanakan melalui APBD Perubahan setelah dilakukan penyesuaian pagu akibat kesalahan penginputan. Dengan demikian, proses administrasi dan penyelesaian pekerjaan fisik tetap berjalan sesuai tahapan masing-masing.

Bantuan hampir Rp1 miliar tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Simalungun yang mengalokasikan BKK sebesar Rp30 miliar untuk membantu pemulihan Aceh Utara pascabencana.

Bersumber dari Tambahan TKD Simalungun

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026, Kabupaten Simalungun menerima tambahan TKD sebesar Rp412,9 miliar. Pemerintah kabupaten kemudian mengalokasikan Rp30 miliar dari dukungan fiskal tersebut sebagai BKK untuk Aceh Utara.

Pengalokasian bantuan juga mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tertanggal 2 Maret 2026, yang menjadi landasan dukungan pemerintah daerah kepada wilayah lain yang terdampak bencana.

Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 30 Oktober 2026, realisasi penggunaan tambahan TKD Kabupaten Simalungun mencapai Rp189,2 miliar atau 45,81 persen.

Skema tersebut memperlihatkan bagaimana dukungan fiskal pemerintah pusat dapat diteruskan melalui APBD daerah penerima untuk membantu daerah lain. Dalam konteks Aceh Utara, dukungan itu diwujudkan melalui BKK yang secara langsung diarahkan untuk rehabilitasi tambak masyarakat.

Sinkronisasi dengan Rencana Induk 

Bantuan Simalungun juga menjadi bagian dari upaya yang lebih luas dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagaimana diarahkan dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatera 2026-2028

Dalam pembagian penanganan, tambak dengan kerusakan ringan telah mendapat dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kerusakan sedang direncanakan ditangani pada 2027, sedangkan kerusakan berat membutuhkan dukungan anggaran dan alat berat.

Renduk mengarahkan pemulihan sektor perikanan tidak hanya pada pembersihan tambak, tetapi juga perbaikan tata air, saluran pendukung, akses menuju kawasan produksi, serta bantuan benih dan pakan. Penanganan tersebut membutuhkan sinergi KKP, Kementerian Pekerjaan Umum, dan pemerintah daerah.

Keppres Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satgas PRR juga membagi peran pemulihan lintas sektor. KKP berperan dalam pemulihan ekonomi dan pangan, termasuk sektor perikanan, sedangkan Kementerian PU menangani infrastruktur, termasuk sumber daya air

Dengan demikian, normalisasi tambak perlu diikuti pemulihan saluran air dan muara agar kawasan budidaya dapat kembali berproduksi secara berkelanjutan. [*]