Bener Meriah Bangun Jembatan Gayo Setie Rp1,46 miliar dari BKK Pematangsiantar

DIALEKSIS.COM | Redelong - Pemulihan infrastruktur pascabencana juga membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah terdampak mendorong perlunya dukungan antardaerah, agar akses masyarakat dan aktivitas ekonomi segera pulih.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan kerjasama antardaerah juga perlu dalam penanganan pascabencana.

“Banyak daerah yang mengalami kerusakan infrastruktur yang luas namun memiliki kemampuan fiskal yang terbatas. Oleh karena itu, kerja sama antardaerah dan dukungan kementerian terkait sangat diperlukan agar pemulihan dapat berjalan cepat dan hasilnya dapat segera dirasakan masyarakat," ungkap Tito.

Sedangkan terkait dengan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, menurutnya menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat di wilayah terdampak.

“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini di sana itu jelas, nomor satu adalah masalah jalan. Jalan-jalan yang rusak, jembatan rusak,” kata Tito.

Salah satu bentuk dukungan tersebut ialah bantuan keuangan khusus (BKK) sebesar Rp25 miliar dari Pemerintah Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Dari jumlah itu, sekitar Rp1,46 miliar dialokasikan untuk pembangunan Jembatan Gayo Setie di Kecamatan Timang Gajah. Jembatan tersebut diharapkan kembali membuka akses distribusi hasil perkebunan yang sempat terganggu akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025.

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) adalah dana dari pemerintah (provinsi atau kabupaten/kota) yang diberikan kepada pemerintah daerah lain atau pemerintah desa dengan peruntukan serta pengelolaan yang telah ditetapkan secara spesifik oleh pemberi bantuan. Dukungan tersebut melengkapi pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Jembatan dan Harapan Ekonomi Petani

Bagi warga Kampung Gayo Setie, jembatan merupakan akses penting untuk mengangkut hasil perkebunan seperti kopi, cabai, dan alpukat menuju tempat penjualan.

Setelah jembatan utama putus akibat bencana, akses kendaraan sempat terhenti dua bulan lamanya. Warga kemudian bergotong royong membuat penyeberangan darurat dari papan kayu. Akses itu hanya dapat dilalui kendaraan roda dua.

Kaur Kampung Gayo Setie, Hasanudin, mengatakan kondisi tersebut menyulitkan petani mengangkut hasil panen dalam jumlah besar. Sejumlah kendaraan roda empat milik warga juga tertahan di kampung karena jalan alternatif terlalu curam dan sulit dilalui mobil.

“Untuk sementara, kami terpaksa menggunakan kendaraan roda dua,” kata Hasanudin.

Menurutnya, keterbatasan akses tidak hanya menghambat kegiatan ekonomi, tetapi juga menyulitkan warga ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, pembangunan jembatan sangat dinantikan oleh 104 kepala keluarga.

“Kami berharap jalur alternatif bisa dilebarkan supaya mobil dapat melintas. Ini merupakan jalan satu-satunya menuju Kampung Gayo Setie,” ujarnya.

Di Kampung Gayo Setie, pembangunan jembatan telah memasuki tahap pekerjaan fondasi. Reno, yang memberikan keterangan mengenai pelaksanaan pekerjaan, menyebut pengerjaan berlangsung hampir tiga minggu dengan melibatkan tujuh pekerja.

Medan curam, ruang kerja terbatas, serta peningkatan debit air sungai saat musim hujan menjadi sejumlah kendala. Material juga didatangkan dari luar wilayah, yakni batu split dari Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, dan pasir sungai dari Kabupaten Bireuen.

Pembangunan ditargetkan selesai pada pertengahan Desember 2026. Bagi Hasanudin dan warga Gayo Setie, selesainya jembatan akan memulihkan akses kendaraan, mempermudah distribusi hasil kebun, sekaligus membantu masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan.

“Semoga jembatan ini cepat selesai karena menjadi akses satu-satunya bagi kami,” ujarnya. Pemulihan Jembatan Gayo Setie bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari upaya mengembalikan konektivitas dan menggerakkan kembali ekonomi masyarakat. 

Wujud Kolaborasi Antardaerah

Bantuan untuk Bener Meriah bersumber dari tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Pemerintah Kota Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026. Pengalokasiannya mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tertanggal 2 Maret 2026.

Pematangsiantar memperoleh tambahan TKD Rp164,33 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp25 miliar dialokasikan sebagai BKK untuk membantu pemulihan Bener Meriah atau sekitar 15,21 persen.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 30 Oktober 2026, realisasi penggunaan tambahan TKD Pematangsiantar mencapai Rp40,9 miliar atau 24,90 persen.

Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, mengatakan bantuan tersebut akan diprioritaskan untuk kebutuhan pembangunan mendesak, terutama infrastruktur.

“Bantuan ini akan kami manfaatkan untuk program prioritas, terutama infrastruktur jalan dan jembatan,” kata Tagore.

Pembangunan Jembatan Gayo Setie memiliki nilai kontrak Rp1.468.324.400 melalui Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari BKK Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Sinergi dengan Renduk dan Progres Pemulihan

Kolaborasi tersebut sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026-2028 yang ditetapkan melalui Keputusan Menko PMK Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini menjadi pedoman pemulihan wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat dengan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.

Artinya, pembangunan kembali tidak sekadar mengganti jembatan yang rusak, tetapi juga memperhatikan kesesuaian desain dengan karakteristik sungai dan kondisi geografis. Lalu ketahanan struktur terhadap banjir dan longsor, pengurangan risiko bencana pada lokasi pembangunan. Selain itu, pemulihan konektivitas antarkabupaten dan antarkota. Serta, keberlanjutan akses masyarakat, distribusi barang, dan kegiatan ekonomi.

Data Satgas PRR per 3 November 2026 menunjukkan, seluruh 48 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional terdampak di Aceh telah kembali berfungsi. Untuk jalan daerah, sebanyak 1.545 dari 1.638 ruas atau 94,3 persen telah pulih. Sementara itu, jembatan daerah yang kembali berfungsi mencapai 386 dari 655 jembatan atau 58,9 persen. [*]