Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky bertemu dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Jakarta pada 4 November 2026. Pertemuan tersebut secara khusus membahas kelanjutan bantuan biaya hidup bagi masyarakat terdampak bencana. [Foto: Dok. Tim Media Satgas PRR]
DIALEKSIS.COM | Idi Rayeuk - Salah satu langkah percepatan pemulihan pada sektor kehidupan masyarakat yang terdampak banjir hidrometeorologi akhir November 2025 khususnya di Kabupaten Aceh Timur, adalah melalui berbagai program perlindungan sosial. Diantaranya Bantuan Jaminan Hidup (Jadup) bagi keluarga penyintas yang masih membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa penyaluran bantuan harus mengutamakan ketepatan data dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Pemerintah daerah berperan untuk memastikan warga yang butuh tidak terlewatkan dari program ini. Pendataan dilakukan melalui mekanisme bottom-up, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga pemerintah pusat.
“Kecepatan untuk memberikan bantuan, baik rumah yang rusak, perorangan, perabotan, uang lauk-pauk, dan juga stimulan ekonomi, itu menggunakan mekanisme bottom-up dari pendataan pemerintah kabupaten/kota. Ada yang cepat, ada yang lambat,” ujar Tito.
Ia juga mengingatkan pentingnya verifikasi berlapis untuk mencegah kesalahan data maupun penerima bantuan ganda sehingga penyaluran benar-benar tepat sasaran.
61.024 Keluarga Diusulkan Terima Jadup Lanjutan
Di Aceh Timur, kebutuhan masyarakat terhadap bantuan biaya hidup masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Berdasarkan rekapitulasi Dinas Sosial Aceh Timur, per September 2026 sebanyak 61.024 keluarga telah diusulkan untuk menerima Jadup lanjutan.
Usulan tersebut masih menunggu proses validasi dan persetujuan anggaran. Dengan demikian, angka tersebut merupakan jumlah keluarga yang diusulkan, bukan penerima yang telah memperoleh pencairan bantuan lanjutan.
Bupati Aceh Timur Iskandar, Usman Al-Farlaky, mengatakan pemerintah daerah terus mengawal proses tersebut karena masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap keberlanjutan bantuan.
“Setiap hari masyarakat menanyakan perkembangan Jadup ini. Tentu kami memahami harapan mereka karena bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan selama masa pemulihan,” kata Al-Farlaky.
Upaya memperjuangkan kelanjutan bantuan itu dilakukan melalui pertemuan Bupati Aceh Timur dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, di Jakarta pada 4 November 2026. Pertemuan tersebut secara khusus membahas kelanjutan bantuan biaya hidup bagi masyarakat terdampak bencana.
Wakil Menteri Sosial menyampaikan bahwa usulan anggaran Jadup tahap 10 masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan. Setelah anggaran tersedia, penyaluran direncanakan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau PT Pos Indonesia.
Progres Penyaluran Jadup dan Bantuan Sosial
Sementara menunggu realisasi bantuan lanjutan, program perlindungan sosial sebelumnya telah menjangkau ribuan keluarga di Aceh Timur.
Berdasarkan Laporan Harian Satgas PRR per 3 November 2026 yang bersumber dari data Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS), penyaluran Jadup di Aceh Timur telah mencapai Rp38.730.150.000 kepada 7.592 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), atau sekitar 99,1 persen.
Pada periode yang sama, bantuan pengisian hunian telah disalurkan sebesar Rp22.854.000.000 kepada 7.618 KPM atau 99,5 persen. Adapun bantuan stimulan ekonomi mencapai Rp38.090.000.000 untuk 7.618 KPM atau 99,5 persen.
Dalam skema bantuan tersebut, setiap keluarga memperoleh dukungan Rp8 juta, terdiri atas Rp3 juta untuk pengisian kebutuhan perabot hunian dan Rp5 juta sebagai stimulan pemulihan ekonomi keluarga. Selain itu, pemerintah memberikan santunan Rp15 juta kepada ahli waris korban meninggal dunia.
Secara lebih luas, penyaluran di Provinsi Aceh telah mencapai Rp725,109 miliar untuk bantuan isi hunian, Rp702,912 miliar untuk Jadup, serta Rp692,220 miliar untuk stimulan ekonomi.
Sebelumnya, pada 16 Maret 2026, Kemensos juga menyalurkan bantuan senilai Rp100,975 miliar di Aceh Timur. Bantuan tersebut mencakup biaya hidup bagi 28.831 jiwa sebesar Rp38,921 miliar, dengan besaran Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan, serta bantuan isi hunian, stimulan sosial ekonomi, dan santunan bagi korban bencana.
Jadup Terintegrasi dalam Rencana Pemulihan Pascabencana
Keberlanjutan Jadup merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatera 2026-2028.
Renduk menjadi pedoman dalam pemulihan pascabencana hidrometeorologi 2025 di Sumatera. Dokumen tersebut disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026.
Dalam kerangka tersebut, Jadup dan bantuan sosial sementara diarahkan untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat, terutama keluarga rentan yang kehilangan sumber penghidupan akibat bencana.
Program perlindungan sosial juga berjalan berdampingan dengan pemulihan ekonomi keluarga, perbaikan rumah, serta pembangunan kembali infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat.
Seluruh bantuan sosial tersebut bersumber dari Kementerian Sosial melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, Satgas PRR mengawal koordinasi dan percepatan pelaksanaannya di wilayah terdampak bencana, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kemensos, dan Satgas PRR menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan sesuai kebutuhan serta data masyarakat di lapangan.
Bagi keluarga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghasilan akibat banjir, kepastian kelanjutan Jadup menjadi harapan penting. Pemerintah daerah pun berharap proses validasi dan persetujuan anggaran segera dituntaskan agar keluarga yang memenuhi persyaratan dapat kembali memperoleh dukungan selama masa pemulihan.
Melalui integrasi program dalam Renduk PRRP Sumatra 2026-2028, pemerintah berupaya memastikan kehadiran negara tidak berhenti pada penyaluran bantuan darurat, tetapi berlanjut hingga masyarakat terdampak mampu memulihkan kehidupan sosial dan ekonominya secara bertahap. [*]
Sebelumnya
