Selasa, 17 November 2026
Beranda / Sumatera Pulih / Manfaatkan TKD Tambahan, Jalan Paya Bili-Paloh Punti Lhokseumawe Kini Mulus dan Lebih Lebar

Manfaatkan TKD Tambahan, Jalan Paya Bili-Paloh Punti Lhokseumawe Kini Mulus dan Lebih Lebar

Selasa, 17 November 2026 15:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Redaksi

Jalan Paya Bili - Paloh Punti di Lhokseumawe diperlebar dan diaspal melalui anggaran TKD Tambahan Rp4,3 miliar untuk memudahkan mobilitas warga dan mendukung aktivitas ekonomi. [Foto: Dok. Tim Media Satgas PRR].


DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 berdampak luas yakni mencapai 53 kabupaten/kota yang ada di tiga provinsi wilayah Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kerusakan berbagai sektor, termasuk infrastruktur jalan, menjadikan pemulihan akses transportasi sebagai salah satu kebutuhan utama.

Di Kota Lhokseumawe, Aceh, upaya pemulihan itu mulai dirasakan Rahmadi, warga Desa Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua. Jalan Paya Bili - Paloh Punti yang sebelumnya sempit dan tidak mulus, kini mulai diperlebar bahkan diaspal. Ini tentu saja memudahkan perjalanan warga menuju pusat kota dan tempat aktivitas ekonomi lainnya.

“Dulu jalannya kecil, sekarang sudah diperlebar. Sebelumnya belum diaspal, sekarang alhamdulillah sudah diaspal. Ini mempermudah akses masyarakat menuju kota dan pusat kegiatan lainnya,” kata Rahmadi.

Akses yang lebih baik tentu saja diharapkan Rahmadi dan warga lainnya. Mengingat aktivitas mereka sehari-hari melalui jalan itu. Baik itu dalam kegiatan perdagangan, berbelanja, hingga menjadi akses mengangkut hasil usaha.

Ia berharap pembangunan tidak berhenti pada ruas yang sedang dikerjakan. Jalan lain yang masih terhubung juga perlu mendapat perhatian agar semakin banyak masyarakat menikmati akses transportasi yang layak.

Penanganan Jalan Capai 1.492 Meter

Peningkatan jalan Paya Bili - Paloh Punti melintasi tiga desa, yakni Paya Bili, Paloh Punti, dan Meunasah Alue. Panjang penanganannya mencapai 1.492 meter.

Di Desa Meunasah Alue, sejumlah pekerja masih melakukan pengaspalan. Penanganan pada bagian Paloh Punti dan Meunasah Alue telah rampung, sementara pekerjaan pada keseluruhan ruas masih dikejar.

Proyek yang dikerjakan CV Zufara Pelita dari Kabupaten Aceh Utara ini mencakup peningkatan jalan dari kondisi kerikil menjadi aspal. Pekerjaan meliputi penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat, pengaspalan dengan lapisan AC-BC, serta pekerjaan struktur berupa beton dan pasangan batu.

Pelaksanaan proyek menghadapi tantangan yakni saat hujan turun. Untuk itu, ketika cuaca cerah, para pekerja memanfaatkan waktu sejak pagi hingga malam agar pekerjaan dapat terus berjalan.

Paket peningkatan jalan ini memiliki pagu anggaran Rp4.308.800.000. Pembiayaannya bersumber dari tambahan Transfer ke Daerah (TKD), dengan pencatatan melalui APBD Perubahan 2026 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

TKD Tambahan adalah anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui APBD. Tujuannya adalah penguatan fiskal daerah, agar proses pemulihan rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayahnya dapat berjalan beriringan dengan yang dilakukan pemerintah pusat.

Peningkatan infrastruktur tersebut sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatra. Ia meminta pemerintah daerah memaksimalkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mempercepat penanganan dampak bencana.

“Agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden, tolong manfaatkan betul maksimal,” kata Tito seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/11/2026).

Tito juga mengingatkan agar anggaran tersebut tidak dibiarkan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), tetapi dimanfaatkan untuk kebutuhan pemulihan masyarakat terdampak.

Warga Berharap Jalan Lebih Tahan Lama

Di balik kemudahan yang mulai dirasakan, Rahmadi mengingatkan pentingnya pembangunan saluran air atau drainase. Menurutnya, pengaspalan perlu disertai saluran pembuangan air agar hujan tidak menggenangi badan jalan dan mempercepat kerusakan.

“Pemerintah juga perlu membangun saluran air atau selokan. Dengan begitu, jalan yang sudah diaspal bisa lebih tahan lama,” ujarnya. 

Rahmadi berharap pembangunan terus dilanjutkan dan dilengkapi fasilitas pendukung agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028, penguatan infrastruktur jalan juga termaksud di dalamnya. Renduk menjadi acuan atau pedoman bagi pemerintah dalam pemulihan Sumatra.

Dokumen yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026 itu memuat arah pemulihan jaringan transportasi, perbaikan drainase, serta prasarana pengendali banjir.

Melalui prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable, pemulihan tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, tetapi juga meningkatkan kualitasnya agar lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan. [*]

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI