Delapan unit ruang kelas SMAN 2 Kesuma Bangsa Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh telah selesai dibangun melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026. [Foto: Dok. Tim Media Satgas PRR]
DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Pemulihan sekolah pascabencana hidrometeorologi pada November 2025, tidak sekadar mengembalikan bangunan yang rusak. Tetapi juga memastikan anak-anak dapat kembali belajar dalam lingkungan yang aman dan layak.
Upaya tersebut terlihat di SMA Negeri (SMAN) 2 Kesuma Bangsa, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang kini mendapatkan pembenahan fasilitas melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026. Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengingatkan bahwa pemulihan sektor pendidikan membutuhkan waktu dan pengawalan. Hal ini mengingat tingkat kerusakan serta kecepatan penanganan di setiap daerah berbeda-beda.
“Karena memang tingkat kesulitannya tidak mudah, mengingat banyaknya yang terdampak dan kecepatan penanganan juga berbeda-beda di tiap daerah, kita prediksi tidak akan bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Tapi, kita berusaha untuk secepat mungkin selesai agar proses belajar mengajar bisa kembali berlangsung dalam suasana ideal,” kata Tito di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Gambaran pemulihan tersebut dirasakan langsung oleh para guru di SMAN 2 Kesuma Bangsa. Salah satunya Cut Dewi Rosanti, S.Pd., yang telah mengajar di sekolah tersebut sejak 2019.
Dewi masih mengingat kondisi sekolah setelah banjir melanda pada akhir 2025 itu. Saat itu, air hampir mencapai tiga meter, sedangkan lumpur menutupi bagian dinding hingga ketinggian sekitar satu meter.
“Bukan hanya air yang masuk, tetapi juga lumpur. Banyak sarana dan prasarana yang rusak parah. Bisa dikatakan hampir semuanya,” ungkap Dewi.
Sempat Belajar di Ruang Terbuka
Banjir menyebabkan aktivitas sekolah terhenti hampir satu bulan. Setelah air surut, para guru bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah secara swadaya. Kondisi semakin berat mengingat sebagian guru juga menjadi korban banjir di rumah masing-masing.
Ketika siswa mulai kembali ke sekolah, kegiatan pembelajaran belum dapat berlangsung secara optimal. Keterbatasan ruang dan fasilitas membuat sebagian siswa terpaksa mengikuti pembelajaran di ruang terbuka, termasuk di bawah pohon kelapa.
“Kalau ditanya nyaman, jelas tidak nyaman. Namun, bagaimanapun kami harus tetap belajar. Siswa tidak mungkin terus terpuruk karena musibah ini. Pembelajaran harus terus berjalan,” kata Dewi.
Kini, kondisi sekolah berangsur membaik setelah mendapatkan dukungan revitalisasi dengan anggaran sekitar Rp1,5 miliar. Bantuan tersebut disalurkan secara bertahap, dimulai dengan anggaran Rp403.012.000 untuk penanganan tiga ruang kelas, kemudian dilanjutkan melalui tambahan anggaran tahap kedua.
Secara keseluruhan, revitalisasi mencakup delapan ruang kelas, satu perpustakaan, satu laboratorium komputer, dan satu laboratorium IPA. Dengan demikian, delapan dari sembilan ruang kelas yang dimiliki sekolah telah mendapatkan rehabilitasi.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Utara, Muhammad Johan, sebelumnya menyebutkan sebanyak 32 SMA dan SMK terdampak banjir akhir 2025 masuk dalam program revitalisasi. Pada Agustus 2026, progres pekerjaan di sejumlah sekolah dilaporkan berada pada kisaran 60 hingga 95 persen.
Pemulihan Juga Menyasar Kapasitas Guru
Bagi Dewi, dukungan pemerintah tidak hanya terlihat dari pembenahan fisik bangunan sekolah, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Guru SMAN 2 Kesuma Bangsa baru-baru ini mengikuti pelatihan mitigasi bencana di Banda Aceh.
Ia berharap pelatihan tersebut dapat memperkuat kemampuan guru dalam memberikan pendampingan kepada siswa sekaligus menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana.
Dengan demikian, pemulihan pendidikan di wilayah terdampak tidak cukup hanya ditandai dengan selesainya pembangunan dan rehabilitasi fisik. Lebih dari itu, diperlukan penguatan kapasitas pendidik, pemenuhan fasilitas pembelajaran, serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman agar keberlangsungan pendidikan tetap terjaga, termasuk ketika bencana kembali terjadi.
Sinkronisasi dengan Renduk PRRP Sumatera
Pemulihan SMAN 2 Kesuma Bangsa menjadi bagian dari upaya lebih luas dalam membenahi layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana. Langkah tersebut sejalan dengan arah Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026-2028, yang menempatkan pemulihan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas rehabilitasi layanan sosial.
Renduk PRRP merupakan dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini menjadi pedoman dalam mengarahkan pemulihan wilayah terdampak bencana, termasuk pemulihan fasilitas dan layanan pendidikan.
Dalam dokumen tersebut, Aceh memiliki sasaran revitalisasi sebanyak 7.309 unit sekolah, madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan. Selain itu, direncanakan penyediaan 1.465 unit sekolah darurat berupa ruang kelas semipermanen.
Dukungan pemulihan juga mencakup rencana penyediaan 66.422 paket perlengkapan belajar bagi peserta didik serta tunjangan khusus bagi 43.046 pendidik dan tenaga kependidikan di Aceh.
Tito sebelumnya menyebutkan terdapat 4.922 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dukungan anggaran untuk sektor pendidikan mencapai Rp5,60 triliun, yang mencakup revitalisasi, pemenuhan sarana pembelajaran, bantuan operasional pemulihan, serta dukungan bagi peserta didik.
Program rehabilitasi dan revitalisasi fasilitas pendidikan yang dikawal Satgas PRR didukung melalui sinergi pembiayaan pemerintah pusat dan daerah, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melalui Transfer ke Daerah (TKD).
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyediakan bantuan melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk perbaikan fisik bangunan sekolah, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang praktik, perbaikan atap dan dinding, hingga fasilitas sanitasi.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berperan dalam pembangunan infrastruktur permanen berskala besar serta rehabilitasi fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan berat.
Di sisi lain, pemerintah daerah turut mendukung pemulihan melalui pemanfaatan APBD dan dana TKD untuk melengkapi kebutuhan operasional serta fasilitas penunjang pembelajaran. Dukungan tersebut antara lain diarahkan pada pengadaan komputer, meja, kursi, dan perlengkapan pembelajaran digital lainnya.
Seluruh dukungan anggaran tersebut perlu diselaraskan dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta kebutuhan yang telah diverifikasi dalam dokumen perencanaan pascabencana. [*]
Sebelumnya
