DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan infrastruktur lingkungan di Kota Lhokseumawe, Aceh. Salah satunya melalui revitalisasi saluran lingkungan di Gampong (Desa) Ujong Pacu, Kecamatan Muara Satu.
Pekerjaan tersebut diarahkan untuk mengembalikan fungsi drainase yang mengalami pendangkalan akibat endapan lumpur pascabanjir. Saluran yang kembali berfungsi, diharapkan dapat mengurangi genangan dan melindungi permukiman warga dari luapan air.
Bagi Joni, warga Jalan Ujong Pacu, pembenahan saluran membawa perubahan yang langsung dirasakan. Sebelumnya, endapan lumpur menutup aliran parit sehingga air hujan meluap dan mengalir ke rumah penduduk.
Setelah normalisasi dilakukan, aliran air mulai kembali lancar. Risiko genangan pun berkurang. “Kalau ada hujan sedikit, air tidak langsung meluap ke rumah warga,” kata Joni.
Dia berharap pembenahan tidak berhenti pada normalisasi parit. Ia juga mengusulkan pembangunan talud di sekitar kawasan perbukitan untuk mengantisipasi luapan air sekaligus mengurangi risiko longsor.
“Di pinggir-pinggir parit itu ada bukit. Harapan kami, ke depan dibuat talud agar air tidak langsung meluap dan tidak terjadi longsor,” ujarnya.
Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas dukungan terhadap perbaikan infrastruktur di lingkungannya.
Tambahan TKD Dukung Revitalisasi Saluran
Revitalisasi Saluran Lingkungan Gampong Ujong Pacu dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Lhokseumawe. Berdasarkan data pengadaan, pekerjaan tersebut memiliki pagu anggaran Rp1.147.600.000 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp1.148.264.000.
Pembiayaannya tercatat dalam APBD Perubahan 2026 dengan dukungan tambahan Transfer ke Daerah (TKD). TKD Tambahan adalah alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Lebih khusus anggaran itu dalam rangka mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap daerah yang memiliki keterbatasan kemampuan keuangan, khususnya dalam menangani infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Diharapkan Kementerian PU juga bisa mendukung penanganan jalan, jembatan, dan sungai yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, terutama daerah-daerah yang mengalami kesulitan keuangan,” ujar Tito.
Dalam kesempatan lain, seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/11/2026), Tito juga meminta pemerintah daerah memaksimalkan penggunaan tambahan TKD yang telah diberikan pemerintah pusat.
“Dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal. Saya tahu ada yang punya alasan bahwa, "Ini kita akan bayar ketika pekerjaannya selesai di akhir tahun." Fine kalau itu alasannya. Tapi jangan sampai alasannya karena dananya dipakai buat yang lain, yang bukan bencana, atau karena sengaja untuk dijadikan SiLPA akhir tahun untuk diluncurkan tahun depan. Enggak boleh” katanya.
Kebijakan Tambahan TKD bertujuan memperkuat kapasitas keuangan daerah agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan seiring dengan program pemulihan pemerintah pusat.
Sejalan Renduk PRRP Sumatera
Revitalisasi saluran lingkungan ini, sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026-2028. Renduk menjadi panduan bagi pemerintah dan kemeterian/lembaga dalam proses pemulihan Sumatera. Renduk disahkan melalui Keputusan Menko PMK Nomor 25 tahun 2026.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah mengarahkan perbaikan dan pembangunan sistem drainase atau prasarana pengendali banjir terpadu di kawasan perkotaan dan perdesaan. Langkah itu mencakup normalisasi sungai, perbaikan tanggul, serta peningkatan kapasitas saluran untuk mengurangi genangan dan limpasan permukaan.
Artinya, pekerjaan yang dilakukan pemerintah tidak semata-mata berorientasi pada mengembalikan kondisi infrastruktur seperti sebelum bencana. Pemulihan juga diarahkan untuk membangun sistem yang lebih adaptif dan mampu mengurangi risiko bencana berikutnya.
Renduk secara khusus mengarahkan sektor sumber daya air pada pengelolaan yang terintegrasi, peningkatan kapasitas sistem, serta penerapan prinsip Build Back Better, Safer and Sustainable. Strateginya mencakup rehabilitasi sistem sungai, DAS hulu, pengendalian sedimentasi, penguatan irigasi, serta integrasi tata ruang berbasis risiko.
Infrastruktur Mendapat Porsi Terbesar
Pemanfaatan tambahan TKD di Lhokseumawe menjadi bagian dari upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 30 Oktober 2026, alokasi tambahan TKD untuk Kota Lhokseumawe mencapai Rp124.971.038.000.
Dari jumlah tersebut, sektor infrastruktur memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp93.587.243.000 atau 74,89 persen. Sementara itu, urusan lainnya mendapat Rp29.373.795.000 atau 23,50 persen.
Adapun bidang pertanian memperoleh Rp1,8 miliar atau 1,44 persen, pendidikan Rp180 juta atau 0,14 persen, dan kesehatan Rp30 juta atau 0,02 persen. Hingga tanggal tersebut, realisasi penggunaan tambahan TKD tercatat Rp52,2 miliar atau 41,73 persen dari total alokasi. [*]