Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, konferensi pers seusai rapat terbatas bersama Presiden mengenai pemulihan pascabencana November 2025 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat, Senin (9/11/2026). [Foto: Dok. Tim Media Satgas PRR]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah daerah diminta agar anggaran yang diberikan melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan pascabencana yang terjadi akhir November 2025, benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyoroti realisasi anggaran yang diberikan. Apalagi masih ada yang di bawah 10 persen.
Langkah tersebut dilakukan, untuk memastikan dukungan fiskal pemerintah pusat tidak mengendap atau dialihkan ke kegiatan di luar penanganan bencana dan mitigasi risiko. TKD Tambahan merupakan alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Tujuannya untuk percepatan rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.
Tito mengatakan tim akan memeriksa penyebab rendahnya serapan anggaran, termasuk memastikan apakah kondisi tersebut terjadi karena pekerjaan fisik masih berlangsung dan pembayaran belum memasuki tahapan termin.
Hal tersebut disampaikannya seusai rapat terbatas bersama Presiden mengenai pemulihan pascabencana November 2025 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat, Senin (9/11/2026).
“Saya pasti akan memberikan teguran. Dan mungkin kita akan sampaikan kepada publik biar masyarakat juga tahu bahwa ada anggaran yang diberikan oleh Pak Presiden tapi enggak digunakan untuk bencana,” kata Tito.
Dana harus tepat sasaran dan terukur
Menurut Tito, tambahan TKD diberikan untuk mendukung penanganan dampak bencana sekaligus memperkuat mitigasi. Di daerah terdampak, dana dapat digunakan untuk mendukung pemulihan infrastruktur. Sedangkan di daerah yang tidak terdampak, penggunaannya dapat diarahkan untuk mengantisipasi risiko bencana.
Sejumlah kegiatan yang menjadi perhatian antara lain pembersihan sungai, perbaikan jalan rawan longsor, serta penyediaan perlengkapan darurat. Meski demikian, Tito menegaskan rendahnya realisasi anggaran tidak otomatis menunjukkan adanya penyimpangan. Pemeriksaan tetap harus melihat kemajuan pekerjaan, ketentuan kontrak, dan jadwal pembayaran.
Dalam pekerjaan yang menggunakan sistem pembayaran bertahap, pencairan anggaran baru dapat dilakukan setelah pekerjaan memenuhi ketentuan setiap termin.
“Kalau pekerjaannya belum selesai, memang dibayarnya nanti sesuai termin. Ketika selesai baru boleh dibayar. Pekerjaan belum selesai dibayarkan, salah,” ujarnya.
Selain memanfaatkan tambahan TKD, pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi.
Renduk Menjadi Acuan Sinkronisasi Pusat dan Daerah
Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatera 2026-2028, merupakan pedoman dalam pelaksanaan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Sumatera. Dokumen ini disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026.
Renduk disusun dengan menyelaraskan rencana aksi kementerian/lembaga dan kebutuhan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Pembagian kewenangan tersebut menjadi dasar penting agar penanganan tidak tumpang tindih dan setiap kegiatan dilaksanakan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya.
Renduk juga mencatat ketergantungan fiskal tiga provinsi terdampak terhadap TKD cukup besar. Pada 2023-2025, rata-rata proporsi TKD terhadap APBD mencapai 80,2 persen. Untuk Aceh, proporsinya mencapai 80,4 persen. Karena itu, pengelolaan TKD menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kemampuan fiskal daerah untuk menjalankan program pemulihan.
Negara Hadir Melalui Pengawasan dan Percepatan Pemulihan
Bagi masyarakat terdampak, keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari manfaat nyata yang diterima. Jalan yang kembali berfungsi, sungai yang lebih lancar, fasilitas pelayanan publik yang pulih, serta lahan pertanian yang dapat kembali produktif merupakan bagian dari hasil yang dinantikan warga.
Renduk PRRP Sumatra mengarahkan seluruh program pemulihan pada prinsip membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan. Karena itu, pengawasan anggaran harus berjalan seiring dengan pengawasan kemajuan fisik dan pencapaian manfaat program.
Melalui pengawasan Satgasnas PRR, sinergi pendanaan, dan pelaksanaan Renduk, pemerintah diharapkan memastikan setiap dukungan anggaran benar-benar bermuara pada percepatan pemulihan dan perlindungan masyarakat terdampak. [*]
Sebelumnya
