DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah secara resmi menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk para aparatur sipil negara. Rencananya, kebijakan ini akan dilaksanakan selama sehari dalam sepekan dengan bertujuan untuk menghemat pengeluaran bahan bakar minyak.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menjelang Hari raya Idul Fitri 1447H, Anggota DPRK Banda Aceh, Ismawardi, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh segera mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kota.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2026 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
SE yang ditandatangani Yassierli pada tanggal 2 Maret tersebut ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Pemerintah Kota Lhokseumawe mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,5 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh meluruskan polemik keterlambatan pembayaran gaji ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Lhokseumawe.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menegaskan bahwa tertundanya pembayaran gaji tidak berkaitan dengan evaluasi APBK 2026 di tingkat provinsi, melainkan akibat kelalaian dalam menempuh tahapan dan mekanisme yang seharusnya dilakukan pemerintah kota.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Upaya panjang Pemerintah Aceh dalam memperjuangkan kepastian status tenaga Non-ASN akhirnya membuahkan hasil. Sebanyak 6.508 pegawai Non-ASN Pemerintah Aceh dipastikan akan ditetapkan sebagai PPPK Paruh Waktu, menyusul intensnya komunikasi Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dengan pemerintah pusat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Universitas Syiah Kuala (USK) menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menggalang dan menyalurkan bantuan bagi korban banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada November 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, melantik 1.184 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Formasi Tahun 2024, dalam upacara di Kantor Gubernur Aceh, Senin (3/11/2025). Pelantikan tersebut menandai langkah penting dalam upaya memperkuat kualitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Aceh, khususnya pada sektor teknis, kesehatan, dan pendidikan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia (ADAPI), Muammar Alkadafi, menegaskan bahwa penempatan dosen dalam status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak sejalan dengan filosofi profesi dosen, amanat hukum nasional, maupun kebutuhan akademik jangka panjang perguruan tinggi di Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Royes Ruslan, SH, MKn, menyambut positif langkah Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal yang mengusulkan pengangkatan 478 tenaga non-ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Provinsi Aceh akan mengusulkan sebanyak 2.290 tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, mendesak Pemerintah Aceh memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan bagi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) di lingkungan Pemerintah Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Aceh saat ini tengah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai bagian dari proses perencanaan APBA Tahun Anggaran 2026. Namun, di balik proses teknokratik tersebut, terdapat harapan yang menguat dari kalangan ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan yang lebih adil, khususnya dalam hal Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
DIALEKSIS.COM | Celoteh Warga - Jarum jam di dinding kantor Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) telah melewati pukul sembilan malam. Sisa cahaya lampu memantul di lantai marmer yang kini nyaris sunyi. Suara langkah sepatu berhak rendah terdengar pelan menyusuri koridor. Hanya Dara (bukan nama sebenarnya) perempuan berkerudung krem kecoklatan, yang masih terpaku menatap layar komputer dengan mata merah dan bahu yang sedikit membungkuk.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Keresahan mengemuka di tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Aceh, khususnya dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selama dua tahun terakhir, ribuan tenaga teknis dan tenaga kesehatan yang berstatus PPPK mengaku tidak pernah menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP), sebuah hak dasar yang semestinya mereka terima layaknya rekan mereka sesama ASN dari jalur Pegawai Negeri Sipil (PNS).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Evaluasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah kini resmi memasuki fase baru.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Masyarakat Indonesia menanti kabar terbaru dari pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2025, baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Jam dinding menunjukkan pukul 23.48 WIB. Di sudut sebuah ruangan kantor pemerintah yang sunyi di Banda Aceh, seorang pria paruh baya masih menatap layar komputer dengan penuh konsentrasi. Jari-jemarinya lincah menari di atas keyboard, sementara matanya memelototi angka-angka di lembar kerja Excel. Setiap sel berisi nominal, setiap rupiah harus tepat penempatannya.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Para dosen dan tenaga kependidikan (tendik) dari 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) dari seluruh Indonesia memadati kawasan Istana Negara hari ini, Rabu (21/5/2025). Mereka datang dari Aceh hingga Merauke, menuntut kejelasan status kepegawaian yang hingga kini dinilai tak kunjung diselesaikan pemerintah.
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Dr. Uswatun Hasanah, M.SI, Ketua Forum ASN PPPK BAST Universitas Teuku Umar (UTU), mengecam ketidakadilan sistemik yang dialami ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) BAST di 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB).