DIALEKSIS.COM | Tangerang - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong generasi muda untuk memperbaiki pola konsumsi pangan dengan menerapkan prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Langkah ini dinilai penting untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.
DIALEKSIS.COM | Cilegon - Pemerintah meresmikan pabrik petrokimia New Ethylene Project (NEP) milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten. Fasilitas senilai USD3,9 miliar atau sekitar Rp61 triliun ini ditargetkan mampu menggantikan impor produk petrokimia hingga USD1,4 miliar per tahun.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pusat ibu kota Provinsi Aceh yakni Kota Banda Aceh menorehkan capaian gemilang di awal 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota ini mencapai 88,85 poin, tertinggi di Provinsi Aceh dan melampaui rata-rata nasional. Angka tersebut menjadikan Banda Aceh sebagai salah satu daerah dengan kualitas hidup terbaik di Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Aceh, Salmawati, SE., MM, atau yang akrab disapa Bunda Salma, menegaskan pentingnya pengawalan secara transparan terhadap penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Beri Mineral Utama (PT BMU) di Kabupaten Aceh Selatan, yang izinnya telah dicabut oleh Pemerintah Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, H Salman SAg MPd menghadiri kegiatan Peletakan Batu Pertama pembangunan gedung baru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Banda Aceh yang berlokasi di Lamdingin, Banda Aceh, pada Rabu (5/11/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Bareskrim Polri menetapkan satu orang tersangka dalam kasus tambang pasir ilegal di kawasan Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM), Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Aktivitas tambang tanpa izin itu diperkirakan merugikan negara hingga Rp 3 triliun.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan pentingnya peran Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sebagai pilar ketiga dalam sistem good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui Panitia Khusus (pansus) mineral, batu bara serta minyak bumi pada tanggal 25 September 2025 mengumumkan hasil temuan dan investigasi lapangan bahwa sebanyak 450 titik tambang illegal beroperasi di Aceh menggunakan 1000 unit alat berat (beko/escavator) dengan total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 360 Milyar per tahun.
DIALEKSIS.COM | Jantho - Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram) menyoroti mahalnya harga semen di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Besar yang merupakan daerah produksi utama PT. Solusi Bangun Andalas (SBA).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh kembali menyoroti tata kelola pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Aceh yang dinilai masih jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Said Faisal, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap memegang kendali penuh terhadap dana jaminan reklamasi (jamrek) perusahaan tambang.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penasehat Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, T. Emi Syamsyumi, yang akrab disapa Abu Salam, mendesak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh untuk mengambil langkah tegas terhadap perusahaan tambang yang teridentifikasi bermasalah.
DIALEKSIS.COM | Idi Rayeuk - Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., mengajak seluruh insan pers di Kabupaten Aceh Timur untuk bersimponi dalam membangun daerah. Ajakan itu disampaikan saat menghadiri Maulid Akbar Insan Pers Aceh Timur yang dihelat di Gedung ISC Idi, Selasa (28/10/2025).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Komisi III, Nurchalis, menegaskan bahwa sektor pertambangan di Aceh harus menjadi sumber kesejahteraan rakyat, bukan sumber kerusakan lingkungan. Ia mendorong perlunya tata kelola pertambangan yang transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.
DIALEKSIS.COM | Takengon - Bank Aceh menegaskan komitmennya memperluas layanan keuangan syariah di wilayah pedesaan dengan meresmikan relokasi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Selasa (28/10/2025).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sektor pertambangan di Aceh mencatatkan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama delapan tahun terakhir. Sejak 2017 hingga 2025, total penerimaan yang berasal dari aktivitas tambang di provinsi ujung barat Indonesia itu mencapai sekitar Rp 2,5 triliun, dengan skema bagi hasil 80 persen untuk Aceh dan 20 persen untuk pemerintah pusat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menyusul sorotan Komisi VII DPR RI terhadap kejanggalan harga semen Andalas di pasaran, pihak PT Solusi Bangun Andalas (SBA) melalui Humas perusahaan, Farabi Azwani, memilih untuk tidak memberikan penjelasan secara gamblang terkait alasan mengapa harga semen Andalas di Aceh justru lebih tinggi dibandingkan di Medan, Sumatera Utara padahal Aceh merupakan daerah produksi utama.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Aliansi Bumi Aceh Mulia (ABMA), Azhari, meminta Gubernur Aceh untuk segera meninjau ulang dan mengevaluasi 13 izin usaha pertambangan (IUP) emas yang telah diterbitkan di sejumlah kabupaten di Aceh.
Permintaan ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya aktivitas tambang yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan memperlebar ketimpangan ekonomi masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivitas penambangan emas di Kabupaten Nagan Raya kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah penambang di Kecamatan Beutong mengaku dimintai setoran oleh seseorang yang mengatasnamakan diri sebagai sahabat dekat Kapolda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Masa depan pertambangan Aceh berdiri di persimpangan yang penuh tanda tanya. Di satu sisi, potensi sumber daya tampak sebagai harapan untuk mempercepat kesejahteraan; di sisi lain, jejak sosial dan lingkungan yang ditinggalkan bisa berubah menjadi ancaman berkepanjangan jika tata kelola gagal menjawab kepentingan rakyat.