Rabu, 26 November 2025
Beranda / /

  • Terkait Polemik Beras 250 Ton Sabang; Mentan Cuci Tangan, Tak Akui Kesalahan
    Nasional | 1 hari lalu
    Terkait Polemik Beras 250 Ton Sabang; Mentan Cuci Tangan, Tak Akui Kesalahan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan respons usai ribut pengamanan 250 ton beras ilegal yang diamankan di Sabang, Aceh.

    Diketahui, izin masuk beras impor tersebut berdasarkan lampu hijau pemerintah dalam rapat yang diselenggarakan pada 14 November 2025.

  • Gubernur Aceh Bantah Impor Beras 250 Ton di Sabang Langgar Aturan
    Polkum | 1 hari lalu
    Gubernur Aceh Bantah Impor Beras 250 Ton di Sabang Langgar Aturan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada regulasi yang dilanggar oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) maupun pihak terkait lainnya dalam aktivitas pemasukan 250 ton beras melalui Pelabuhan Sabang. Hal itu disampaikan menyusul tudingan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyebut adanya dugaan impor ilegal di kawasan tersebut.

  • BPKS Tegaskan Impor Beras 250 Ton ke Kawasan Sabang Sah dan Dilindungi Regulasi
    Pemerintahan | 2 hari lalu
    BPKS Tegaskan Impor Beras 250 Ton ke Kawasan Sabang Sah dan Dilindungi Regulasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Iskandar Zulkaraen, menegaskan bahwa pemasukan beras ke Kawasan Sabang untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sepenuhnya dibolehkan, sah menurut hukum, dan tidak dapat dipersamakan dengan kegiatan impor yang berlaku di daerah pabean Indonesia.

  • Pasal 11 UUPA vis a vis Bentuk Negara Kesatuan
    Opini | 2 hari lalu
    Pasal 11 UUPA vis a vis Bentuk Negara Kesatuan

    DIALEKSIS.COM | Opini - Pada tanggal 19 November 2025 diadakan rapat kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang perubahan undang-undang tentang pemerintahan Aceh (UUPA). Ada tiga Kementerian yang hadir, yakni Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

  • Mentan Offside di Sabang, Wajib Minta Maaf
    Tajuk | 2 hari lalu
    Mentan Offside di Sabang, Wajib Minta Maaf

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Pertanian Amran dinilai offside dalam polemik impor beras di Sabang. Pernyataan reaktif tanpa koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) justru menimbulkan kegaduhan, padahal seluruh proses pemasukan beras dari Thailand telah sah sesuai regulasi dan mendapat pengawasan resmi.

  • DKS Jelaskan Dasar Hukum serta Tahapan Masuknya 250 Ton Beras Thailand ke Sabang
    Ekonomi | 2 hari lalu
    DKS Jelaskan Dasar Hukum serta Tahapan Masuknya 250 Ton Beras Thailand ke Sabang

    DIALEKSIS.COM | Sabang - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengungkap adanya dugaan masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh. Temuan itu menimbulkan sorotan publik karena diduga terjadi kejanggalan prosedur dan adanya pemasukan barang tanpa persetujuan resmi pemerintah pusat.

  • Dubes RI Peringatkan: Stop Nekat Kerja Ilegal di Malaysia
    Dunia | 2 hari lalu
    Dubes RI Peringatkan: Stop Nekat Kerja Ilegal di Malaysia

    DIALEKSIS.COM | Internasional - Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Dato’ Indera Hermono, mengingatkan warga negara Indonesia (WNI) agar tidak mencoba bekerja di Malaysia melalui jalur non-prosedural. Imbauan keras ini disampaikan menyusul maraknya temuan WNI yang masuk ke Malaysia tanpa dokumen resmi dan akhirnya terjebak dalam persoalan hukum maupun eksploitasi.



  • Kasus 250 Ton Beras Ilegal, Kadin Aceh Ingatkan Sabang Terancam Krisis Kepercayaan Investasi
    Ekonomi | 2 hari lalu
    Kasus 250 Ton Beras Ilegal, Kadin Aceh Ingatkan Sabang Terancam Krisis Kepercayaan Investasi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masuknya 250 ton beras ilegal ke Sabang yang ditemukan di gudang milik PT Multazam Sabang Group (MSG) memantik respons kritis dari Teuku Jailani, Direktur Eksekutif Kadin Aceh sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi Kadin Aceh. Ia menilai kasus ini berpotensi menciptakan preseden negatif bagi iklim investasi dan implementasi regulasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang.

  • Nyak Dhin Gajah: Pemerintah Pusat Jangan Gegabah Soal Impor Sabang
    Berita | 2 hari lalu
    Nyak Dhin Gajah: Pemerintah Pusat Jangan Gegabah Soal Impor Sabang

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan tapol-napol GAM, Nasruddin, yang dikenal luas sebagai Nyak Dhin Gajah, menyerukan agar pemerintah pusat lebih bijak dalam merespons isu impor dan ekspor di Sabang, terutama menyusul polemik masuknya beras ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang. Ia menilai kontroversi yang berkembang justru memperlihatkan kurangnya pemahaman pusat terhadap kekhususan Aceh dalam kerangka regulasi kawasan bebas.

  • Mentan Ungkap Dugaan 250 Ton Beras Ilegal Masuk Lewat Sabang
    Pemerintahan | 3 hari lalu
    Mentan Ungkap Dugaan 250 Ton Beras Ilegal Masuk Lewat Sabang

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan serius terkait masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh. Temuan ini menyoroti adanya kejanggalan prosedural sekaligus indikasi praktik impor yang berjalan tanpa persetujuan resmi pemerintah.

  • BMKG Ingatkan Aceh Masuk Zona Megathrust Wilayah dengan Risiko Tinggi
    Berita | 3 hari lalu
    BMKG Ingatkan Aceh Masuk Zona Megathrust Wilayah dengan Risiko Tinggi

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap aktivitas megathrust di Indonesia. Dari 13 zona megathrust yang membentang di seluruh nusantara, dua di antaranya disebut sudah lama tidak melepaskan energi dan “menunggu waktu” untuk kembali aktif.

  • KKP Tindak Tiga Perusahaan di Sultra, Penggunaan Ruang Laut Ilegal Disetop
    Hankam | 5 hari lalu
    KKP Tindak Tiga Perusahaan di Sultra, Penggunaan Ruang Laut Ilegal Disetop

    DIALEKSIS.COM | Kendari - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara aktivitas tiga perusahaan di Sulawesi Tenggara yang diduga memanfaatkan ruang laut tanpa izin. Langkah tegas ini diambil setelah tim Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) menemukan pelanggaran di Konawe Selatan dan Konawe Utara.

  • Kapolres Lhokseumawe Tegaskan Dukungan Total dalam Penguatan Penegakan Syariat Islam
    Aceh | 5 hari lalu
    Kapolres Lhokseumawe Tegaskan Dukungan Total dalam Penguatan Penegakan Syariat Islam

    DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Ahzan, S.H., S.I.K., M.S.M., M.H. menegaskan bahwa Polres Lhokseumawe siap memberikan dukungan penuh kepada seluruh instansi terkait dalam memperkuat implementasi penegakan syariat Islam di Kota Lhokseumawe. Hal itu disampaikan pada kegiatan Koordinasi Implementasi Nilai-Nilai Syariat Islam yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Kamis (20/11/2025).

  • Bareskrim Ungkap Sindikat Pinjol Ilegal, 400 Korban Alami Teror dan Pemerasan
    Polkum | 5 hari lalu
    Bareskrim Ungkap Sindikat Pinjol Ilegal, 400 Korban Alami Teror dan Pemerasan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan pinjaman online ilegal yang beroperasi melalui aplikasi Dompet Seleberiti dan Pinjaman Lancar. Kasus ini terungkap setelah seorang korban, HFS, melaporkan serangkaian ancaman, pemerasan, dan penyebaran data pribadi yang dialaminya meski seluruh pinjamannya telah ia lunasi.

  • Satbrimob Polda Aceh Dorong ASN Miliki Semangat Bela Negara
    Pemerintahan | 5 hari lalu
    Satbrimob Polda Aceh Dorong ASN Miliki Semangat Bela Negara

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam rangka peringatan HUT ke-51 Gegana Korbrimob Polri, Komandan Satuan Brimob Polda Aceh Kombes Pol Zuhdi Batubara, S.I.K., M.Han. menugaskan Komandan Detasemen Gegana Satbrimob Polda Aceh, Kompol Akmal, S.E., M.M. untuk memberikan pembekalan materi Aksi Bela Negara dan Wawasan Nusantara kepada peserta Diklat Prajabatan (Diksar) CPNS GOL.III Angktan XVI THN 2025.

  • MoU Helsinki Bukan Kesepakatan Tanpa Nilai, Wajib Terus Didengungkan
    Polkum | 6 hari lalu
    MoU Helsinki Bukan Kesepakatan Tanpa Nilai, Wajib Terus Didengungkan

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Memoradum of Understanding (MoU) Helsinki yang menjadi tonggak perdamaian di Aceh harus senantiasa didengungkan dan dijalankan. Hal ini disampaikan oleh Sutrisno, S.Sos., M.A., seorang Dosen Hukum Tata Negara di IAIN Takengon, yang menilai bahwa menganggap remeh atau bahkan mengerdilkan MoU Helsinki adalah bentuk kegagalan dalam memahami esensi kesepakatan tersebut.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »