DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Sebanyak 3.533 honorer yang telah mengapdi di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, diberhentikan. Surat keputusan itu terhitung per 1 Agustus 2024. Sebelumnya SK mereka hanya diberikan hingga bulan Juli 2024. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Pj Wali Kota Amiruddin komit untuk menuntaskan penataan Tenaga Honorer Kategori (THK) II dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tahun ini.

DIALEKSIS.COM | Calang - Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya akan mengupayakan untuk menuntaskan semua Eks Honorer yang terdata sebagai Tenaga Non ASN di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (DPW-FKBPPPN) Provinsi Aceh, Dedi Herman meminta Kementerian Dalam Negeri agar segera melakukan tindakan evaluasi terhadap kinerja Plh Direktur Pol PP dan Linmas beserta jajaran yang diduga telah melakukan tindakan Inkonsisten.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebanyak 5107 Sat Pol PP dan WH Aceh yang masih berstatus honorer akan diperpanjang masa kontraknya hingga tahun 2024 oleh Pemerintah Aceh. 

Kepala Sat Pol PP dan WH Aceh Jalaluddin mengatakan, pihaknya sedang berupaya dan melakukan advokasi dengan Gubernur Aceh hingga pemerintah pusat selaku pemegang kendali untuk memperjuangkan nasib honorer Pol PP dan WH. 

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Pemerintah Kota Lhokseumawe, berhentikan 1.621 tenaga honorer terhitung sejak November 2023. Keputusan itu berdasarkan 2024 sesuai edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komite I Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus memperjuangkan nasib tenaga honorer agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) menetapkan penghapusan status tenaga honorer pada Desember 2024. 

Dengan ketetapan ini, maka pembubaran tenaga honorer akan diundur dari jadwal semula 28 November 2023.

DIALEKSIS.COM Lhokseumawe - Menjelang Pemilu 2024, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Utara, menghimbau agar aparatur sipil negara (ASN) dan honorer daerah itu tidak terlibat politik praktis.

Apabila honorer terbukti terlibat politik praktis maka akan diberhentikan. Berdasarkan dengan UU Nomor 25/2009 tentang pelayanan public. 

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FK-BP3N) Kabupaten Bireuen, menyatakan siap untuk mendukung penuh upaya penanganan penyelesaian persoalan tenaga honorer Satpol PP di seluruh Indonesia. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menegaskan bahwa tidak akan terjadi penghapusan dan PHK massal terhadap tenaga honorer pada akhir 2023.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah dikabarkan tengah serius menggodok aturan tentang tenaga honorer di Indonesia. Rencananya, status tenaga honorer akan dihapus pada November 2023. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah sedang merumuskan opsi jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan honorer di Indonesia. Menurut Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, tidak akan ada pemberhentian terhadap tenaga honorer sebagai salah satu opsi jalan tengah.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Pemerintah Kota Lhokseumawe, menjadwalkan pengumuman hasil akhir seleksi honorer tenaga administrasi hingga 22 Februari 2023 mendatang. Pengumuman ini sempat dijadwalkan pada 20 Februari 2023.

Pengumuman surat penundaan hasil seleksi akhir tersebut ditandatangani oleh Plh Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, Muhammad Maxsalmina.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Ratusan honorer tenaga kesehatan (nakes) yang tersebar di Puskesmas wilayah Kota Lhokseumawe melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Lhokseumawe. Senin (13/2/2023). Masa datang,untuk bertemu dengan Pj Walikota Lhokseumawe, Imran. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan baru terkait nasib honorer di Aceh. Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh masih melakukan pendataan ulang jumlah honorer di Aceh. Hasil pendataan baru itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang baru. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gayo Lues mengambil langkah akan memberhentikan seluruh penggunaan jasa Non-ASN di instansi pemerintahannya terhitung tanggal 31 Oktober 2023. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara hanya mampu membayar gaji honorer selama tujuh bulan di tahun 2023. Hal itu akibat minimnya anggaran pemerintah daerah sejak 2021.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Untuk tahun 2023, tenaga honorer yang ada di beberapa kabupaten/kota mulai diputus kontrak akibat aturan pemerintah. Secara keseluruhan, tenaga honorer akan ditentukan nasibnya dalam tahun ini, yang penentuannya akan terjadi sebelum November 2023.