kip lhok
Beranda / /

  • KKP Respon Cepat Temuan Paus Terdampar di Sumba Timur
    Nasional | 11 hari lalu
    KKP Respon Cepat Temuan Paus Terdampar di Sumba Timur

    DIALEKSIS.COM | Sumba - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang menangani secara cepat laporan masayarakat tentang penemuan paus sperma yang terdampar di Pantai Pindu Hurani.

  • Pakan, benih, dan Indukan Udang Berstandar Internasional Diekspor ke Brunei
    Ekonomi | 14 hari lalu
    Pakan, benih, dan Indukan Udang Berstandar Internasional Diekspor ke Brunei

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan produk akuakultur Indonesia telah berstandar internasional dan mampu bersaing di pasar global. Hal ini ditunjukkan dengan ekspor 42 ton pakan udang dan 8 juta ekor benur (benih) udang, serta 400 induk udang ke Brunei Darussalam.

  • Yekki Yasmin Serahkan Bantuan CSR PLN bagi Pelaku UMKM
    Ekonomi | 17 hari lalu
    Yekki Yasmin Serahkan Bantuan CSR PLN bagi Pelaku UMKM

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pj Ketua Dekranasda Kota Banda Aceh Yekki Yasmin menyerahkan bantuan corporate social responsibility (CSR) PT PLN (Persero) berupa peralatan produksi kepada pelaku UMKM di Gampong Lambung, Kamis (14/11/2024).

  • Jubir Muda Seudang Kecam Kemendagri Soal Penghapusan KKR Aceh
    Polkum | 18 hari lalu
    Jubir Muda Seudang Kecam Kemendagri Soal Penghapusan KKR Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Muda Seudang melalui Juru Bicara Muhammad Chalis, S.IP mengecam keras surat balasan dari Pemerintah Aceh terkait tanggapan atas fasilitasi rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Chalis menyayangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai fasilitasi Qanun KKR tersebut.

  • Dukung Swasembada Pangan, KKP Optimalkan Potensi Pangan Biru
    Ekonomi | 19 hari lalu
    Dukung Swasembada Pangan, KKP Optimalkan Potensi Pangan Biru

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengoptimalkan potensi pangan biru (pangan akuatik) untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan tahun 2028, serta mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

  • Qanun KKR “Taring Pusat” Mencengkram Aceh
    Indepth | 19 hari lalu
    Qanun KKR “Taring Pusat” Mencengkram Aceh

    DIALEKSIS.COM| Indept- Pemerintah pusat belum sepenuhnya memberikan wewenang untuk Aceh dalam menentukan arah kebijakan, khususnya kepada mereka korban konflik. Pemerintah pusat bagaikan melepas kepala, namun ekor tetap dicengkram.

  • Merespon Saran Kemendagri, Pemerintah Akan Kaji Qanun KKR sesuai Keistimewaan Aceh
    Pemerintahan | 19 hari lalu
    Merespon Saran Kemendagri, Pemerintah Akan Kaji Qanun KKR sesuai Keistimewaan Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Muhammad Junaidi, SH, MH, menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan melakukan kajian mendalam. Kepada Dialeksis.com, Rabu (13/11/2024), Junaidi menyatakan bahwa Pemerintah Aceh menghargai rekomendasi Kemendagri, namun pihaknya juga mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus.

  • Kemendagri Didesak Kaji Ulang Keputusan Pembubaran KKR
    Polkum | 20 hari lalu
    Kemendagri Didesak Kaji Ulang Keputusan Pembubaran KKR

    DIALEKSIS.COM | Pidie - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Paska Pidie, yang telah lama aktif dalam pendampingan korban konflik di Aceh, terutama di wilayah Pidie dan Pidie Jaya, mendesak Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Kemendagri) untuk mengkaji kembali keputusan mengenai pembubaran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

  • Tanggapi Saran Kemendagri, KKR Aceh: Komitmen Kami Melaksanakan Mandat dan Tugas Tidak Berubah
    Aceh | 20 hari lalu
    Tanggapi Saran Kemendagri, KKR Aceh: Komitmen Kami Melaksanakan Mandat dan Tugas Tidak Berubah

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan mandat rekonsiliasi dan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKR Aceh, Masthur Yahya, menanggapi saran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyarankan pencabutan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »