DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mencatat tonggak penting dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik dengan diresmikannya Mal Pelayanan Publik (MPP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Azhari Cage SIP, menyoroti isu diskriminasi yang kerap dialami tenaga honorer dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ia mendesak kepala daerah untuk lebih adil dan tidak mengabaikan hak-hak tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, mengikuti rapat daring yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala BKN, Rabu, 8 Januari 2025. 

DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Aceh, berpartisipasi dalam Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan berlangsung di Hotel Platinum Tunjungan Surabaya, Jawa Timur.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh melakukan langkah konkret dengan mengadakan koordinasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Jakarta, Senin (29/4/2024).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengaku telah memperhitungkan jumlah kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) untuk tahun 2024, yakni sekitar 1,3 juta kebutuhan. Instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan memaksimalkan kebutuhan tersebut.

“Tahun 2024 kita sudah hitung, formasi yang akan kita siapkan itu sekitar 1,3 juta. Perhitungan itu didasarkan pada, pertama, sisa formasi 2023,” ujar Plh Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB Aba Subagja dalam Rapat Koordinasi Penataan Manajemen ASN Pasca-Undang-Undang (UU) Nomor 20/2023 tentang ASN, di Jakarta, Senin (6/11/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) meraih penghargaan sebagai instansi publik yang memiliki pelayanan birokrasi dan program kerja yang inovatif. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Belakangan ini memang sedang ramai kabar terkait nasib tenaga honorer atau Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan sebelum adanya penghapusan di tahun 2023 mendatang.  

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Belakangan ini memang sedang ramai kabar terkait nasib tenaga honorer atau Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan sebelum adanya penghapusan di tahun 2023 mendatang. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh dan Satpol PP/WH berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) guna menindaklanjuti persamaan hak ASN dan tenaga kontrak

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sesuai mandat yang tertuang dalam PP 49/2018, dipastikan tahun depan tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh terus menorehkan prestasinya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan predikat B dalam penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2021, Selasa (5/4/2022).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa menyatakan perlu adanya komitmen kepala daerah dalam merespons kritik masyarakat yang dituangkan melalui sistem pengaduan. 

Kemenpan RB menyatakan bahwa pembangunan perumahan ASN city itu untuk memastikan kesejahteraan abdi negara setelah pensiun