Beranda / /

  • DPD RI Apresiasi Kinerja Kementerian ATR Atasi Konflik Agraria
    Pemerintahan | 4 bulan lalu
    DPD RI Apresiasi Kinerja Kementerian ATR Atasi Konflik Agraria

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Salah satu kegiatan Komite 1 DPD RI pada masa sidang V Tahun Sidang 2023-2024 adalah rapat kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Rapat tersebut membahas beberapa hal penting, termasuk pelaksanaan reforma agraria, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta pemberantasan mafia tanah. Rapat kerja dilaksanakan di Ruang Sriwijaya, Gedung B, Kompleks DPD RI Senayan Jakarta (02/07).

  • PR-HIA USK Berhasil Inventaris 148 Tanah Ulayat di 10 Kabupaten
    Aceh | 1 tahun lalu
    PR-HIA USK Berhasil Inventaris 148 Tanah Ulayat di 10 Kabupaten

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Universitas Syiah Kuala (USK) melalui Pusat Riset Hukum, Islam dan Adat berhasil melakukan inventaris sebanyak 148 bidang tanah ulayat di Aceh. Informasi ini disampaikan saat Focus Discussion Group (FGD) Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat dan Komunal di Hotel Kyriad Muraya, Jumat (11/8/2023).

  • Kementerian ATR dan USK Kerja Sama Inventarisir Tanah Ulayat
    Aceh | 1 tahun lalu
    Kementerian ATR dan USK Kerja Sama Inventarisir Tanah Ulayat

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Universitas Syi'ah Kuala (USK) Aceh, melakukan kerja sama inventaris serta identifikasi tanah tanah ulayat. Mereka membentuk tim dari unsur Pusat Riset Hukum, Islam, Adat (PRHIA) dibawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) USK dan pihak Kementerian ATR/BPN.

  • KPK, KLHK dan Kementerian ATR/BPN Prioritas Selesaikan Sengketa Fungsi Danau Singkarak
    Nasional | 2 tahun lalu
    KPK, KLHK dan Kementerian ATR/BPN Prioritas Selesaikan Sengketa Fungsi Danau Singkarak

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan sejumlah pihak, melakukan upaya penyelamatan Danau Singkarak di Sumatera Barat bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta Pemkab Solok dan Pemkab Tanah Datar, melakukan penyelesaian sengketa, legalisasi aset, hingga pemulihan fungsi Danau Singkarak.

  • Masyarakat Adat Harus di Akui, Pemda Segera Tetapkan Wilayah Adat
    Aceh | 3 tahun lalu
    Masyarakat Adat Harus di Akui, Pemda Segera Tetapkan Wilayah Adat

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen Hukum Adat Universitas Syiah Kuala (USK) dan Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN Bidang Hukum Adat, Dr. M. Adli Abdullah SH, MCL mengatakan, Aceh saat ini sudah tidak memiliki tanah milik Komunal dan sudah beralih menjadi milik Individual.