DIALEKSIS.COM | Dialektika - Dunia politik dan hukum Indonesia kembali diguncang kontroversi pascapengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Dua pasal krusial dalam regulasi ini Pasal 3X Ayat (1) dan Pasal 9G menghapus status direksi, komisaris, dan pegawai BUMN sebagai “penyelenggara negara”. Perubahan ini memicu perdebatan sengit antara pemerintah, partai politik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pegiat antikorupsi.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Cakung, Jakarta Timur, oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Eks Dirut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Telkom Arwin Rasyid selaku saksi dalam perkara itu, menyatakan siap membantu KPK.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut tindakan korupsi saat ini sudah berubah jenis dan bentuk. Dia meminta semua penegak hukum memutar otak untuk mencegah tindakan tak terpuji itu.

"Saat ini korupsi itu sudah berubah jenis dan bentuk, dan ini yang patut kita waspadai bersama," kata Firli melalui keterangan tertulis, Senin (14/8/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan macam-macam modus korupsi yang kerap terjadi di lingkup badan usaha milik negara (BUMN). Dua di antaranya, yakni terkait suap hingga jual beli jabatan.