DIALEKSIS.COM | Jakarta - Usulan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak agar harta pejabat yang tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bisa dirampas negara mendapat dukungan sekaligus kritik. Pegiat antikorupsi melihatnya sebagai upaya memperkuat transparansi, sementara keberatan muncul mengenai mekanisme pembuktian dan perlindungan hak pemilik aset.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebuah dokumen tanda terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang berkaitan dengan pengaduan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli alias Abang Samalanga, beredar luas di tengah masyarakat Aceh dan memicu beragam tanggapan publik.