DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menargetkan agar Indonesia menduduki peringkat pertama se-ASEAN dalam hal jumlah indikasi geografis yang terdaftar di tahun 2025. Untuk mencapai target ini, Supratman mengatakan Kementerian Hukum (Kemenkum) akan memudahkan proses pendaftaran indikasi geografis.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, mengatakan Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) wajib diselesaikan pada tahun 2025. Ia menjelaskan hal ini dikarenakan KUHAP memiliki kaitan dan dampak besar terhadap pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku per tanggal 2 Januari 2026 mendatang.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa permohonan Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU) menunjukkan tren positif sepanjang awal tahun 2025.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM mencatat sebanyak 53.579 WNI di luar negeri telah mengajukan permohonan penegasan status kewarganegaraan. Permintaan terbanyak berasal dari Malaysia.
DIALEKSIS.COM | Rusia - Hubungan bilateral Indonesia dan Rusia kembali menunjukkan penguatan yang signifikan dalam bidang hukum dan kerja sama internasional. Dalam kunjungan kerja resmi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Supratman Andi Agtas, ke Rusia, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperluas kolaborasi hukum yang telah terjalin selama ini.
DIALEKSIS.COM | Medan - Mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sekaligus eks tahanan politik (Tapol/Napol) wilayah Pidie Jaya, Nasruddin (51), yang akrab disapa Nyak Dhien Gajah, menyampaikan ucapan selamat atas resminya penetapan Aiyub Abbas sebagai pihak yang diakui secara hukum. Penetapan tersebut dikuatkan melalui Surat Keputusan (SK) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh Nomor W1-82.AH.11.01 Tahun 2025 tertanggal 30 April 2025.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak bisa berjalan tanpa dukungan penuh dari partai politik. Ia menilai perlu ada komunikasi politik yang serius agar beleid tersebut bisa dilanjutkan pembahasannya di parlemen.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan memberi dampak yang signifikan terhadap perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada KUHAP yang baru nanti, jenis putusan pengadilan dan penegak hukum di Indonesia akan bertambah.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward O.S. Hiariej, mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru perlu mengatur ulang terkait Pra Peradilan dan Peninjauan Kembali (PK).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh (Kemenkum Aceh) terus memperkuat peran paralegal di tingkat desa melalui program Aktualisasi Serentak Paralegal Khusus Kelompok Kadarkum. Para penyuluh hukum dari berbagai wilayah, termasuk Kantor Wilayah Aceh, mendapatkan pembinaan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) yang mewakili Pemerintah Indonesia, berkomitmen memperbaiki ekosistem musik di Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, usai menerima kunjungan perwakilan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang sedang menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak para pelaku industri musik di Indonesia. Munculnya berbagai persoalan terkait royalti, hak pencipta lagu, dan hak musisi mendorong kebutuhan untuk merevisi UU tersebut. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem musik yang lebih adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh yang juga Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Aceh Meurah Budiman, menyatakan bahwa notaris yang bekerja tidak sesuai dengan kode etik notaris dan peraturan yang berlaku akan ditindak tegas.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengungkapkan bahwa sebanyak 3.912 Warga Negara Indonesia (WNI) telah memilih untuk berpindah kewarganegaraan ke Singapura antara tahun 2019 hingga 2022.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh terus berupaya meningkatkan layanan badan hukum bagi partai politik, khususnya di Aceh yang memiliki partai politik lokal.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh berkomitmen untuk memperkuat sistem hukum yang dapat mencegah dan memberantas praktik pungutan liar khususnya di Provinsi Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Proses pemugaran Rumoh Geudong, bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu pelanggaran HAM berat selama konflik di Aceh, menjadi sorotan tajam.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas secara resmi memberikan pengakuan terhadap kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) yang dipimpin oleh Jusuf Kalla. Keputusan ini diambil setelah dilakukan kajian menyeluruh terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi tersebut.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan resmi menyerahkan pengelolaan 152 orang asing yang ditemukan di perairan Gampong Padang Bakau, Kecamatan Labuhanhaji, kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Penyerahan ini dilakukan sehubungan dengan ketiadaan tempat penampungan yang memadai di Aceh Selatan serta adanya penolakan dari masyarakat setempat.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Transisi yang akan mengatur pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, akan diselesaikan paling lambat Selasa (22/10/2024).