Beranda / /

  • Peringati Hari Pangan, DP2KP Akan Gelar Gerakan Pangan Murah
    Ekonomi | 1 hari lalu
    Peringati Hari Pangan, DP2KP Akan Gelar Gerakan Pangan Murah

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke 44 Tahun 2024 sekaligus sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi daerah oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (DP2KP) Kota Banda Aceh akan menggelar Gerakan Pangan Murah pada tanggal 5 November 2024 mendatang di Halaman Kantor DP2KP Kota Banda Aceh.

  • Tingkatkan Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, DP3AP2KB Teken MoU dengan SLB TNCC
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Tingkatkan Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, DP3AP2KB Teken MoU dengan SLB TNCC

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) The Nanny Children Centre (TNCC) Kota Banda Aceh. 

  • KP2KP Rimba Raya Imbau Masyarakat Lapor SPT Sekaligus Validasi NIK NPWP
    Aceh | 8 bulan lalu
    KP2KP Rimba Raya Imbau Masyarakat Lapor SPT Sekaligus Validasi NIK NPWP

    DIALEKSIS.COM | Redelong - Kepala Kantor Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Rimba Raya Kabupaten Bener Meriah, Rimba Prasasti SE MKom mengimbau kepada para wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT sekaligus melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP. 

  • Mayoritas Pelaku Eksploitasi Anak di Bawah Umur Berdomisili di Bantaran Krueng Aceh
    Aceh | 1 tahun lalu
    Mayoritas Pelaku Eksploitasi Anak di Bawah Umur Berdomisili di Bantaran Krueng Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Banda Aceh, Cut Azharida mengatakan mayoritas pelaku eksploitasi anak di bawah umur dengan modus menjual kap buah-buahan tinggal dan bermukim di sekitar bantaran Krueng Aceh.

  • Ini SKPA yang Realisasi APBA 2022 Masih Rendah
    Aceh | 1 tahun lalu
    Ini SKPA yang Realisasi APBA 2022 Masih Rendah

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Realisasi keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2022 per 23 Desember 2022 sudah mencapai 85,9% dari target 95% hingga 31 Desember mendatang. 



  • Serapan Anggaran SKPA Per September Baru 50 Persen
    Aceh | 2 tahun lalu
    Serapan Anggaran SKPA Per September Baru 50 Persen

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Menurut monitoring P2K-APBA TV Monitor, per 9 September realisasi keuangan APBA tahun 2022 secara keseluruhan sudah berjalan 50,2 persen dari total pagu anggaran sebanyak Rp16,170 triliun.



  • Evendi Terpilih Sebagai Keuchik Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan
    Aceh | 2 tahun lalu
    Evendi Terpilih Sebagai Keuchik Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan

    DIALEKSIS.COM | Bireuen - Setelah hampir satu tahun tertunda disebabkan berbagai hal, Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) Gampong Kapa Kecamatan Peusangan, yang dilangsungkan di halaman Meunasah setempat, pada hari Kamis, (11/3/2022) memilih Evendi secara demokratis sebagai Keuchik Gampong Kapa periode 2022-2028.

  • Serapan Anggaran APBA Rendah, Kemana Pemerintah Aceh
    Analisis | 3 tahun lalu
    Serapan Anggaran APBA Rendah, Kemana Pemerintah Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejak UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diberlakukan, pada saat itu pula kemampuan fiskal Pemerintah Aceh termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh mengalami peningkatan yang signifikan. Anggaran yang dikelola semakin besar yang salah satunya itu sebagai implikasinya adanya Dana Otonomi Khusus yang secara spesifik menjadikan Aceh istimewa karena mempunyai peluang besar untuk menggerakan roda pembangunan terutama gempa dan stunami, plus hamtaman konflik berkepanjangan. Dalam Pasal 19o UU Pemerintah Aceh disebutkan pada ayat (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola APBA/APBK secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.