Senin, 13 Oktober 2025
Beranda / /

  • Ketua KIP Aceh: Autokritik Adalah Keniscayaan untuk Perbaikan Penyelenggara Pemilu
    Polkum | 8 hari lalu
    Ketua KIP Aceh: Autokritik Adalah Keniscayaan untuk Perbaikan Penyelenggara Pemilu

    DIALEKSIS.COM | Aceh Timur - Di tengah obrolan santai namun sarat refleksi, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Agusni AH, tampil sebagai narasumber dalam podcast perdana KIP Aceh Timur, Sabtu (4/10/2025). Dipandu oleh Putri Ajeng Ramadhani, diskusi ini menyorot dinamika penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024, sekaligus mengulas arah demokrasi Aceh ke depan.



  • Pengamat: Pemilu 2024 Berjalan Tidak Biasa, Kualitasnya Menurun
    Polkum | 15 hari lalu
    Pengamat: Pemilu 2024 Berjalan Tidak Biasa, Kualitasnya Menurun

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat Pemilu RI Pengamat: menilai Pemilu dan Pilkada serentak 2024 berjalan dengan cara yang tidak biasa. Alih-alih meningkat kualitasnya, ia menyebut pesta demokrasi itu justru sarat persoalan sejak awal.

  • FOINI: Transparansi Profil Calon Peserta Pemilu Sebuah Keharusan!
    Polkum | 26 hari lalu
    FOINI: Transparansi Profil Calon Peserta Pemilu Sebuah Keharusan!

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) menilai pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 731/2025 terkait keterbatasan akses informasi bukanlah sebuah prestasi, melainkan koreksi yang lahir karena tekanan publik.

  • Panwaslih Aceh: Pemisahan Pemilu Momentum Angkat Isu Lokal
    Polkum | 1 bulan lalu
    Panwaslih Aceh: Pemisahan Pemilu Momentum Angkat Isu Lokal

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal dinilai sebagai momentum penting bagi Aceh dalam memperkuat demokrasi yang lebih sehat, berdaulat, dan berpihak pada isu-isu daerah.



  • BEM FH USK: Putusan MK 135 Soal Pemisahan Pemilu Bisa Perkuat UUPA
    Polkum | 1 bulan lalu
    BEM FH USK: Putusan MK 135 Soal Pemisahan Pemilu Bisa Perkuat UUPA

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah kembali menuai sorotan.

     Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Annas Maulana, menilai kebijakan ini bisa membawa dampak positif terhadap kualitas demokrasi, namun di sisi lain menimbulkan problematika konstitusional dan teknis, khususnya di Aceh yang memiliki kekhususan melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

  • Wakil Ketua Komisi II DPR RI: Aceh Tetap Ikut Skema Nasional Soal Putusan MK 135
    Polkum | 1 bulan lalu
    Wakil Ketua Komisi II DPR RI: Aceh Tetap Ikut Skema Nasional Soal Putusan MK 135

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2023 mengenai pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah, mutlak untuk dilaksanakan meskipun menimbulkan pro-kontra di masyarakat maupun kalangan politik.

  • KPU Siap Gelar Pemilu Terpisah sesuai Putusan MK
    Polkum | 2 bulan lalu
    KPU Siap Gelar Pemilu Terpisah sesuai Putusan MK

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan lembaganya siap melaksanakan pemilihan umum terpisah antara pemilu nasional, dan daerah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.

  • Skandal Barang Bukti Hilang: Panwaslih Gagal Jaga Marwah Hukum!
    Tajuk | 2 bulan lalu
    Skandal Barang Bukti Hilang: Panwaslih Gagal Jaga Marwah Hukum!

    DIALEKSIS.COM | Tajuk - Dalam sistem hukum yang sehat dan berintegritas, barang bukti adalah fondasi utama bagi tegaknya keadilan. Ia bukan sekadar pelengkap proses hukum, tetapi elemen vital yang menentukan arah dan nasib sebuah perkara. Maka, hilangnya barang bukti uang tunai dalam perkara dugaan politik uang di Banda Aceh, adalah kejanggalan yang tak bisa ditoleransi, apalagi dimaklumi.

  • Teuku Alfian: Ini Bukan Lalai, Tapi Cacat Integritas Penegakan Hukum
    Polkum | 2 bulan lalu
    Teuku Alfian: Ini Bukan Lalai, Tapi Cacat Integritas Penegakan Hukum

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Advokat dan Koordinator Tim Pembela Hukum dan Demokrasi (TPHD), Teuku Alfian, yang akrab disapa Ampon T, angkat bicara soal hilangnya barang bukti berupa uang tunai dalam kasus dugaan politik uang yang terjadi di Banda Aceh. Ia menyebut, kejadian ini tak bisa dianggap remeh, sebab bukan hanya melanggar prosedur hukum, tetapi juga mencederai akal sehat dan kewarasan publik.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

bank aceh