DIALEKSIS.COM | Jakarta - PT BUKALAPAK.COM Tbk (BUKA) secara resmi mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Harmas Jalesveva (Harmas) ke Pengadilan Niaga Jakarta. Langkah hukum ini diambil sebagai tindak lanjut atas kewajiban finansial yang belum dipenuhi oleh Harmas kepada BUKA.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Kepala Daerah dalam kontestasi Pilkada 2024 yang diduga bocor dan beredar di kalangan publik pada Sabtu (24/8/2024) pagi telah dikonfirmasi oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait perancangan Peraturan KPU (PKPU) mengenai pencalonan kepala daerah yang disusun berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Ar Raniry, Ramzi Murzikin, mengungkapkan perbedaan yang signifikan antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sudah sesuai dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
DIALEKSIS.COM | Politik - Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Saiful menyebutkan sampai saat ini pihaknya masih menunggu PKPU terbaru dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat mengenai eksekusi Putusan terbaru dari Mahkamah Agung (MA) mengenai Uji materi terkait jeda mantan narapidana kasus korupsi ikut dalam kontestasi pemilu.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan uji publik tiga peraturan KPU (PKPU) untuk Pemilu 2024.
"KPU menyelenggarakan uji publik untuk membahas tiga draft peraturan KPU," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Jakarta, Senin (4/9/2023).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan keberatannya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan substansi kewajiban pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bagi calon anggota terpilih akan diatur di PKPU tentang Penetapan Hasil Pemilu.
Lewat peraturan itu, KPU akan membuat aturan tentang kewajiban pelaporan LHKPN. Selain itu, tanda terima LHKPN itu akan sebagai salah satu syarat pelantikan calon yang terpilih.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi II DPR RI menolak rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merevisi ketentuan penghitungan kuota minimal 30 persen bakal calon anggota legislatif (caleg) perempuan. Sikap Komisi II ini bertolak belakang dengan keinginan publik yang mendesak revisi karena ketentuan tersebut dapat mengurangi jumlah caleg perempuan dalam Pemilu 2024.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Fraksi NasDem menilai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 yang berpolemik terkait tingkat keterwakilan perempuan yang maju pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 tak perlu direvisi. Sebab, mengubah aturan itu dinilai bakal menimbulkan konsekuensi.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Publik diajak mengkritisi isi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 ke KPU. Sebab, salah satu isi beleid itu memungkinkan keterwakilan perempuan di bawah 30 persen.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana membuka pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 pada 1-7 Agustus 2022. Rencana jadwal daftar partai politik ini tertuang dalam rancangan Peraturan KPU (P-KPU).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) menggelar Sosialisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu secara virtual, Kamis (7/4/2022).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi II DPR RI menyetujui usulan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pilkada Serentak 2020 di masa Pandemi Covid-19.
Para Guru dan murid-murud SD IT Nurul Islah Banda Aceh menyerahkan bantuan uang untuk umat Islam Suriah.