DIALEKSIS.COM | Jantho - Baru-baru ini terdengar berita terkait pemotongan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Kesehatan Aceh Besar yang dimuat di salah satu portal berita online. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar, Anita, SKM, MKes, melalui Sekretaris Dinas, Nelly Ulfianti secara tegas menepis kabar tersebut.
DIALEKSIS.COM | Jantho - Polres Aceh Besar resmi menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar (AN), sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen pada penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024. Selain Anita, dua orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu SW, tenaga honorer di Puskesmas Kuta Baro, dan AF, Kepala Puskesmas Kuta Baro.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Komunikasi ASN PPPK Pemerintah Aceh, yang dipimpin oleh Zuhdi Abrar S.Kep, mengadakan pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir Syamaun, pada Jumat (21/3/2025) di ruang kerjanya.
DIALEKSIS.COM | Jantho - Bupati Aceh Besar yang diwakili Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Besar Bahrul Jamil SSos MSi menerima audiensi puluhan guru lulus PPPK di Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Rabu (19/3/2025). Audiensi tersebut dalam rangka menyampaikan persoalan guru yang lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) namun belum memperoleh surat keterangan (SK) pengangkatan sebagai dasar bekerja dan untuk dapat menerima jerih.
DIALEKSIS.COM | Sigli - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie mengalokasikan dana sebesar Rp37.766.132.170 untuk Tunjangan Hari Raya (THR) 2025.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah mempercepat proses pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN), baik calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pengangkatan CPNS akan diselesaikan paling lambat pada Juni 2025, sementara PPPK tahap I dan II ditargetkan selesai paling lambat Oktober 2025.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah bersama dengan DPR RI telah sepakat untuk menyesuaikan jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Berdasarkan kesepakatan ini, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lulus seleksi akan diangkat mulai 1 Oktober 2025, sementara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan mulai bertugas pada 1 Maret 2026.
DIALEKSIS.COM | Aceh Timur - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur mengumumkan perubahan hasil seleksi administrasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap Dua untuk formasi tahun 2024.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama hari ini mengumumkan hasil seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Tahap 2 bagi pelamar tenaga Non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, ada lebih dari 23 ribu peserta yang diumumkan lolos seleksi administrasi.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hari ini, Senin (3/2/2025), tenaga honorer menggelar demo di depan gedung DPR/MPR yang membuat jalan Gatot Subroto memadat. Berdasarkan foto yang diunggah, peserta demo memakai pakaian putih dan hitam. Terlihat juga mereka membawa spanduk berisi ekpresi kemurkaan, dan tuntutan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Badan Kepegawaian Aceh (BKA) akan mengupayakan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak perlu mengikuti ujian tes untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
DIALEKSIS.COM | Aceh Besar - Proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2024 tercoreng oleh kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan salah satu pelamar, berinisial SW.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Keresahan kalangan dosen terkait persoalan tunjangan kinerja (tukin) ASN dosen di bawah jajaran Kemendiktisaintek mengemuka setelah Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) melakukan protes pada pemerintah melalui Kemendiktisaintek untuk membayar tukin kepada mereka, karena sudah lima tahun tak dibayarkan. Jika tuntutan tersebut tak dipenuhi, dosen akan lakukan demo besar-besaran di Jakarat dan mogok mengajar.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Azhari Cage SIP, menyoroti isu diskriminasi yang kerap dialami tenaga honorer dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ia mendesak kepala daerah untuk lebih adil dan tidak mengabaikan hak-hak tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, menganggarkan gaji honorer sebesar Rp 30 miliar untuk tahun 2025. Tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Aceh Utara.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah memperpanjang pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II. Perpanjangan dilakukan dari tanggal 16 sampai dengan 20 Januari 2025.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama sudah mengumumkan hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Di antara banyak peserta yang lolos seleksi, tercatat 64 peserta merupakan lulusan Ma’had Aly pada sejumlah pondok pesantren.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Pemerintah Kota Lhokseumawe menganggarkan dana sebesar Rp 19,9 miliar untuk pembayaran gaji honorer pada tahun 2025. Keputusan ini diambil setelah adanya surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang memastikan ketersediaan dana untuk gaji honorer di tahun tersebut, seiring dengan belum selesainya proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aliansi Pemuda Aceh (APA) menyuarakan keprihatinan mendalam terkait dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aktivitas politik praktis secara terselubung.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aksi damai yang digelar oleh tenaga non-ASN di Gedung DPRA pada Selasa, 14 Januari 2025, mengundang perhatian serius dari Wakil Sekretaris Komisi I DPRA, Arif Fadillah, S.I.Kom., M.M. Dalam kesempatan tersebut, Arif menegaskan komitmennya untuk mencari solusi tuntas terkait persoalan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi tenaga non-ASN di Aceh.