-
Aceh | 2 bulan laluABA Desak Penghapusan Praktik Penahanan Ijazah, Tidak Efektif dan Merugikan Tenaga Kerja
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap karyawan terus menuai kontroversi di kalangan pekerja dan masyarakat.
-
Pemerintahan | 5 bulan laluKadis ESDM: Suplai BBM Pertalite di Aceh Masih Lancar
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh menyatakan, hingga Mei 2024 ini, menurut informasi dari Pertamina, belum ada program penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite.
-
Nasional | 1 tahun laluJokowi Beri Sinyal Penghapusan Kredit Macet UMKM, Simak Syaratnya!
DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan sinyal persetujuan terkait rencana penghapusan kredit macet UMKM di perbankan nasional.
-
Aceh | 1 tahun laluPJ Gubernur Aceh Bersama DPRA Diminta Fokus Perjuangkan Nasib Tenaga Kontrak
DIALEKSIS.COM | Aceh - Wacana Penghapusan Tenaga Kontrak (Tekon) di Lingkungan Pemerintah Aceh sedikit banyaknya telah menuai Kekhawatiran yang serius dikalangan sekitar 10 Ribuan Tenaga Kontrak lebih yang telah selama ini bekerja dan mengabdi di Lingkungan Pemerintah Aceh.
-
Aceh | 2 tahun laluPANRB Rancang 3 Skenario Antisipasi Masalah Penghapusan Honorer
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah telah memasuki tahap pra finalisasi sejak 30 September 2022 lalu.
-
Aceh | 2 tahun laluPengamat Kebijakan Publik: Sangat Disayangkan, Padahal Aceh Punya Kewenangan dalam Mengatur Kepegawaian
DIALEKSIS. COM | Banda Aceh - Pengamat Kebijakan Publik menyebutkan bahwa pemerintah Aceh lambat dalam mengatur solusi atas kebijakan penghapusan honorer.
-
Aceh | 2 tahun laluRencana Penghapusan Premium Tak Tepat, Nasir Djamil: Rakyat Masih Butuh
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana penghapusan bahan bakar jenis Premium yang mengemuka beberapa waktu belakangan mendapat penolakan dari Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKS Nasir Djamil.
Dikatakan, rencana kebijakan penghapusan Premium itu dinilai tidak tepat pasalnya masyarakat masih membutuhkan premium. Pemerintah harusnya menyadari bahwa masyarakat yang berpendapatan rendah itu masih sangat mayoritas.