DIALEKSIS.COM | Opini - Peniadaan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) dari Prolegnas Prioritas 2025 - 2029 bukan sekadar persoalan teknis legislatif. Ini adalah sebuah fenomena yang menyibak lapisan kompleks dalam relasi kekuasaan antara pusat dan daerah, serta menguak kembali luka lama rakyat Aceh yang merasa janji otonomi khusus dan perdamaian belum sepenuhnya terwujud. Peristiwa ini dapat dibedah sebagai sebuah bentuk anomie, ketegangan struktural, dan kegagalan komunikasi antara negara dan masyarakat sipil, yang berpotensi menggerus legitimasi pemerintahan dan stabilitas sosial di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik terkait Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) kembali mengemuka setelah tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029. Namun, Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan UUPA tersebut tetap dipastikan masuk dalam skala prioritas legislasi tahun 2025.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan sekaligus silaturahmi bersama para tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, pimpinan serikat buruh, serta perwakilan organisasi pemuda lintas iman di Istana Negara,Jakarta, Senin (01/09/2025). Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keterbukaan, membahas beragam aspirasi masyarakat serta komitmen bersama menjaga persatuan bangsa.

Dengarkan Aspirasi Tokoh Lintas Agama, Prabowo Komit Perjuangkan RUU Perampasan Aset

DIALEKSIS.COM | Aceh - Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak bisa berjalan tanpa dukungan penuh dari partai politik. Ia menilai perlu ada komunikasi politik yang serius agar beleid tersebut bisa dilanjutkan pembahasannya di parlemen.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pakar Hukum Mawardi Ismail menyoroti proses revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang dinilai terlalu terburu-buru. Menurutnya, undang-undang yang menyangkut kepentingan publik secara luas membutuhkan partisipasi masyarakat yang lebih masif dalam proses perumusannya.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menyikapi perihal aksi dan perwakilan pendemo dari Kepala Desa (Kades) yang menuntut segera disahkannya revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) di Gedung DPR RI pada Selasa (5/12/2023) lalu. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua IDI Wilayah Aceh Safrizal Rahman menyambut kedatangan Duta Besar Palestina Untuk Indonnesia, Dr Zuhair SM Al Shun dalam ranngkaian kegiatan unndangan USK, Kamis (16/11//2023). 

Dalam kesempatan itu, IDI Wilayah Aceh juga melakukan pertemuan silaturahmi dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia yang di hadiri oleh para ketua IDI Cabang Se-Aceh yang berasal dari 23 Cabang IDI. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) mengatur pengembangan sumber daya manusia melalui program experiential learning atau magang. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah akan terus mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana agar bisa menjadi Undang-undang. Kiai Ma'ruf mengatakan, pemerintah juga ingin menegaskan RUU Perampasan Aset bukan untuk mewakili kepentingan pihak tertentu, tetapi seluruh rakyat.

DIALEKSIS.COM | Dunia - Anggota parlemen di Yunani akan menyetujui rencana pelarangan spyware komersial menyusul penyadapan yang menargetkan pejabat senior pemerintah.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mewakili pemerintah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi DPR RI atas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang (UU). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan percepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Papua Barat Daya. Karena itu, ia menegaskan kembali, sebagaimana telah disampaikan pada penutupan di sidang sebelumnya pada Masa Persidangan I, bahwa pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 akan segera disahkan RUU tentang Provinsi Papua Barat Daya tersebut.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Dia mengatakan, pemerintah menyetujui RUU yang merupakan inisiatif dari DPR RI tersebut dibahas lebih lanjut. Pemerintah juga mengapresiasi penyampaian hak inisiatif DPR RI yang mengusulkan RUU tersebut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional, terlepas apapun sistem pemerintahannya, kekuasaan membentuk Undang-Undang diarahkan pada terwujudnya tatanan kehidupan yang bermanfaat bagi kepentingan rakyat. Dengan demikian, fungsi Undang-Undang lebih merupakan persoalan penjabaran dari tujuan negara sebagaimana termaktub dalam konstitusinya.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sah sudah RUU TPKS menjadi UU. Dimana sebelumnya, RUU TPKS sendiri menjadi seperti tumpang tindih karena sudah sangat lama berproses sampai menjadi UU.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna. Hal ini merupakan hasil rapat pleno pembahasan tingkat satu yang diadakan malam ini, Rabu (13/4/2022).

DIALEKSIS.COM | Polandia - Presiden Polandia, Andrzej Duda telah mengajukan undang-undang (UU) untuk membongkar badan disiplin yang menjadi kontroversial bagi para hakim.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) kembali terkendala dalam proses pembahasan di DPR.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) pada hari ini yang dilakukan lewat Paripurna.