DIALEKSIS.COM | Aceh - Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak bisa berjalan tanpa dukungan penuh dari partai politik. Ia menilai perlu ada komunikasi politik yang serius agar beleid tersebut bisa dilanjutkan pembahasannya di parlemen.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah akan terus mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana agar bisa menjadi Undang-undang. Kiai Ma'ruf mengatakan, pemerintah juga ingin menegaskan RUU Perampasan Aset bukan untuk mewakili kepentingan pihak tertentu, tetapi seluruh rakyat.