Senin, 16 Juni 2025
Beranda / /

  • Terbukti Terima Uang dari Caleg, DKPP Berhentikan Ketua KIP Aceh Tamiang
    Polkum | 5 jam lalu
    Terbukti Terima Uang dari Caleg, DKPP Berhentikan Ketua KIP Aceh Tamiang

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang, Rita Afrianti. Ia terbukti menerima uang dari seorang calon legislatif (caleg) untuk memanipulasi perolehan suara pada Pemilu 2024.

  • Ketua KIP Aceh Tamiang Disidang DKPP, Pengadu Minta Rita Dipecat
    Polkum | 1 bulan lalu
    Ketua KIP Aceh Tamiang Disidang DKPP, Pengadu Minta Rita Dipecat

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang, Rita Afrianti. Sidang berlangsung pada Jumat, 2 Mei 2025, di ruang sidang Panwaslih Provinsi Aceh. 


  • Kuasa Hukum Muhammad Usman Minta DKPP Copot Ketua KIP Aceh Tamiang
    Polkum | 1 bulan lalu
    Kuasa Hukum Muhammad Usman Minta DKPP Copot Ketua KIP Aceh Tamiang

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi memanggil dua pengacara, Aliyandi dan Sarwo Edi, sebagai kuasa hukum Muhammad Usman, caleg yang melaporkan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang, Rita Afrianti, atas dugaan pelanggaran kode etik.

  • DKPP Sidang Rita Afrianti Ketua KIP Aceh Tamiang 2 Mei, Ini Penyebabnya
    Polkum | 1 bulan lalu
    DKPP Sidang Rita Afrianti Ketua KIP Aceh Tamiang 2 Mei, Ini Penyebabnya

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) resmi memanggil dua pengacara, Aliyandi dan Sarwo Edi, sebagai kuasa hukum Muhammad Usman dalam sidang dugaan pelanggaran etik oleh Rita Afrianti, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang. Surat panggilan bernomor 1031/PS.DKPP/SET - 04/IV/2025 itu diterima redaksi Dialeksis hari ini, mengonfirmasi proses hukum yang menyoroti keterlibatan pejabat pemilu setempat.

dpra