DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komponen Cadangan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (Komcad SPPI) adalah program yang mengintegrasikan peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia ke dalam Komponen Cadangan. Komponen Cadangan merupakan bagian dari sistem pertahanan negara.
DIALEKSIS.COM | Aceh Besar - Kejaksaan Negeri Aceh Besar merilis perkembangan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran SPPD Pada Inspektorat Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 sampai dengan Mei 2025.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Markas Brimob Kalapa Dua, Depok, Jawa Barat. Proyek yang menempati lahan 15 – 26 meter ini ditargetkan selesai dalam waktu 15 hari ke depan. Langkah percepatan tersebut merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program penyediaan makanan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lebih dari seratus pelaku usaha pariwisata dari berbagai provinsi di Indonesia dan sejumlah negara sahabat dipastikan berpartisipasi dalam Aceh Travel Mart 4.0 yang digelar pada 19-22 Mei 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kejaksaan Negeri Aceh Besar resmi melimpahkan kasus korupsi pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2014-2017 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Senin, 28 April 2025.
DIALEKSIS.COM | Aceh Besar - Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar resmi menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kasus dugaan korupsi dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp1,6 miliar.
DIALEKSIS.COM | Jantho - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh bersama PT Pertamina Patra Niaga SAM Aceh, serta Tim Pemantauan Energi Subsidi Pemerintah Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, melakukan pemantauan penyaluran LPG 3 kg di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Indrapuri, Aceh Besar, Kamis (27/2/2025).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Universitas Syiah Kuala berkomitmen untuk tidak menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam merespon kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran. Komitmen ini disampaikan Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan saat menanggapi keputusan pemerintah pusat tersebut di ruang kerjanya.
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Bireuen (Kejari Bireuen), Senin (30/12/2024), melakukan penetapan dan penahanan tersangka terhadap AI atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun 2019 s/d 2023 di Kecamatan Jeunib, kabupaten setempat.
DIALEKSIS.COM | Medan - Ketua Umum SPP UPms I Medan, Irsal, menyampaikan pentingnya sinergi, kolaborasi, dan langkah konkret guna menjamin kedaulatan energi bagi bangsa.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi sipil pemantau pilkada Aceh (KSPP) mengapresiasi kinerja Panwaslih Banda Aceh yang sudah melakukan penindakan tangkap tangan terhadap pelaku politik uang di Kota Banda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aliansi Masyarakat Sipil yang terdiri atas LBH Banda Aceh, MaTA, dan Katahati Institute menyoroti Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Aceh turut melindungi terduga pelaku tindak pidana korupsi KKR Aceh, yang kasusnya telah dihentikan oleh Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi masyarakat sipil akan segera bertemu dengan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pertemuan ini untuk memastikan lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh untuk diselamatkan pasca terungkapnya kasus dugaan korupsi terkait surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di lembaga tersebut.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Katahati Institute Raihal Fajri menanggapi perihal kasus dugaan korupsi biaya perjalanan dinas (SPPD) fiktif Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Salah satu anggota sekretariat di Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Hasrizal, melalui sebuah vidio berdurasi 40 menit dikemas dalam bentuk 3 file menjelaskan secara detail awal mula persoalan SPPD Fiktif yang terjadi KKR Aceh sehingga berujung pada proses pemeriksaan oleh pihak penyidik Tipikor Polresta Banda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Indepth - Tugasnya sangat mulia. Berupaya memulihkan luka hati rakyat Aceh yang didera konflik. Mereka diberikan wewenang mengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi, terhadap para korban konflik Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Oknum pejabat di lingkungan pemerintahan masih kerap kali tersandung dalam kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif. Meski Indonesia punya hukum yang kuat namun tidak membuat efek jera para pelaku, makanya kasus SPPD fiktif ini masih terus berulang kali terjadi.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penyidik Polresta Banda Aceh telah menyatakan kasus dugaan korupsi biaya perjalanan dinas (SPPD) fiktif Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) Aceh belum dihentikan.
Kanit Tipikor Polresta Banda Aceh, Ipda Zainur Fauzi mengatakan, penanganan kasus tersebut akan masuk ke tahap berikutnya yaitu gelar perkara.
Sebelumnya, beredar luas pemberitaan di berbagai media bahwa Polresta Banda Aceh telah menghentikan kasus dugaan korupsi (SPPD fiktif Komisioner dan Staf KKR Aceh secara restorative justice (RJ).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Para komisioner Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) Aceh memilih bungkam dan tidak memberikan komentar terkait tuntutan beberapa pihak yang meminta mereka untuk mengundurkan diri dari jabatan akibat tersandung kasus dugaan korupsi biaya perjalanan dinas (SPPD) fiktif.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Wakil Ketua MPR RI sekaligus tokoh masyarakat Aceh, Ahmad Farhan Hamid meminta orang-orang yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi biaya perjalanan dinas (SPPD) fiktif Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) Aceh untuk mundur dari jabatan.
“Jika memang telah ada temuan tindak kriminal penyalahgunaan keuangan, saya berpandangan agar semua mereka yang terlibat untuk memberi pertanggung jawaban moral, yakni mundur dari jabatan baik komisioner maupun tenaga non komisioner,” tegasnya saat diwawancarai Dialeksis.com, Senin (11/9/2023).