DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Centra Initiativ, Al Araf, mengatakan baik atau buruknya reformasi militer akan tergantung pada cara pemimpin sipil menggunakan kontrol terhadap militer. Jika pemimpin sipilnya keliru dalam menggunakan militer maka yang terjadi adalah rusaknya demokrasi.

Hal ini disampaikan Al Araf dalam diskusi publik berjudul: “Revisi UU TNI: Kembalinya Dwi Fungsi” Dalam kegiatan yang dilakukan di Sadjoe Cafe and Ressto Jakarta Selatan ini, selain diskusi ada juga kegiatan Koalisi Masyarakat Sipil meluncurkan kertas kebijakan berjudul: “Mengawal Reformasi TNI Melalui Penolakan Usulan Perubahan dalam Revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI”.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri mendorong revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pascamencuatnya kasus dugaan korupsi di Badan SAR Nasional (Basarnas). Menurut dia, aturan tersebut justru berpotensi disalahgunakan untuk lolos dari jerat hukum pidana.