DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar aksi demonstrasi damai di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Senin, 26 Agustus 2024. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lima pendemo yang ikut dalam aksi penolakan RUU Pilkada di Gedung DPR Aceh diamankan polisi, Jumat (23/8/2024) malam.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Massa mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi dan aliansi turun ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Jumat, 25 Agustus 2024, untuk menyampaikan penolakan mereka terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Baru-baru ini DPR RI telah menghebohkan seluruh Indonesia dengan membahas Revisi UU Pilkada. Padahal sebelum DPR RI membahasnya melalui Rapat Panja yang dilaksanakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan Kepala Daerah dan putusan nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Lima poin petisi tertulis dalam surat petisi mahasiswa tidak ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe. Massa sempat sandera Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, T Sofianus dan satu anggota Nurbayan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aksi ribuan mahasiswa Aceh tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia dan ambang batas (threshold) calon kepala daerah peserta pemilu.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Masyarakat sipil menyampaikan aspirasi mereka kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (22/8/2024) sebagai bentuk dukungan dan pengawalan terhadap Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 terkait norma pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang dinilai menjunjung tinggi prinsip demokrasi.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada. MK memutuskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang menjadi peserta Pemilu dapat mengajukan calon kepala daerah meskipun tidak memiliki kursi di DPRD.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi II DPR RI menegaskan akan tetap merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), meskipun bukan untuk membahas jadwal pelaksanaan pilkada.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan dua mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) yang berkaitan dengan Undang-Undang Pilkada. Dua mahasiswa tersebut, Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Ramadhan, mengajukan permohonan kepada MK untuk menyatakan bahwa syarat pengunduran diri tidak hanya berlaku bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD, tetapi juga bagi caleg yang terpilih.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Pleno Penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Hadirnya kompetisi dan konflik dalam pemilu terjadi karena kursi terbatas yang diperebutkan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Saat pembahasan draft revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), tim penyusun terus menyisir berbagai usulan dan masukan untuk menjawab polemik dari isu-isu krusial yang belakangan ini menjadi perdebatan.

DIALEKSIS.COM | Manado - Usulan penjabat kepala daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah diatur sesuai mekanisme Undang-Undang (UU) dan asas profesionalitas. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pelantikan 5 penjabat gubernur telah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pemohon Dewi Nadya Marani dkk soal judicial review UU Pilkada. Namun demikian, MK memberikan syarat soal siapa saja yang bisa menjadi penjabat gubernur/bupati/wali kota dalam masa transisi 2022/2023 menuju Pilkada Serentak 2024.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan Undang-Undang Pilkada tidak mengatur soal perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Pernyataan itu merespons usul pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan soal perpanjangan masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan para kepala daerah yang habis pada 2022-2023.

DIALEKSIS.COM | Nyaris setiap kali setelah atau menjelang Pemilu dan Pilkada sebelum tahapan dimulai, ada undang-undang yang digugat. Pilkada serentak yang akan berlangsung, muncul polimik soal kapan sebaik pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu berlangsung.