DIALEKSIS.COM | Dunia - Pemerintah Australia mengatakan akan memperkenalkan undang-undang "terkemuka di dunia" untuk melarang anak-anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial.

DIALEKSIS.COM | Australia - Unjuk rasa terjadi di seluruh Australia sebagai respons terhadap gelombang kekerasan terhadap perempuan baru-baru ini. Para pengunjuk rasa ingin kekerasan berbasis gender dinyatakan sebagai keadaan darurat nasional dan diberlakukan undang-undang yang lebih ketat untuk menghentikannya.

DIALEKSIS.COM | Hong Kong - Badan legislatif Hong Kong dengan suara bulat mengesahkan undang-undang keamanan yang ketat, 11 hari setelah undang-undang tersebut diajukan dengan perubahan yang luar biasa cepat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sepanjang tahun 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) menangani 202 perkara pengujian undang-undang (UU) saja, tidak ada perkara lain yang diajukan. Dari 202 perkara itu, terdiri atas 19 perkara yang diregistrasi pada tahun 2022 dan 183 perkara yang diregistrasi tahun 2023.

DIALEKSIS.COM | Dunia - Para pengambil kebijakan di Uni Eropa telah menyetujui undang-undang penting untuk mengatur kecerdasan buatan (AI), yang membuka jalan bagi serangkaian standar paling ambisius yang pernah ada untuk mengendalikan penggunaan teknologi.

DIALEKSIS.COM | Opini - Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur secara rigid tentang Penyadapan. KUHAP hanya mengatur bentuk upaya paksa dalam penegakan hukum pidana hanya meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan , penyitaan dan pemeriksaan surat. 

DIALEKSIS.COM | Bogor - Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) mengirimkan tiga delegasinya untuk mengikuti kegiatan Peningkatan Pemahaman Undang-undang Politik di Lorin Hotel, Kawasan Sirkuit Sentul, Bogor.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah pada 1496 M. Sebelum akhirnya runtuh di awal abad ke-20, Kesultaan Kerajaan Aceh baru menjadi penguasa di tahun 1524 M usai mengambil alih Samudera Pasai.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, Selasa (06/12/2022).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam beberapa hari terakhir, wacana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan oleh publik Aceh.

DIALEKSIS COM | Banda Aceh - Wacana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) terus menggema dan mulai hangat diperbincangkan oleh publik. Seperti diketahui, revisi UUPA tersebut kini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (UUPA) DPR RI.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) terus menggema dan mulai didiskusikan ke publik. Seperti diketahui, revisi UUPA tersebut kini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (UUPA) DPR RI.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Revisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI. Namun saat ini draf revisi UUPA belum ada, sehingga para pemangku kepentingan di Aceh harus bergegas menyusun draf usulan perubahan undang-undang tersebut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang juga Gubernur Aceh periode 2012-2017, Zaini Abdullah, meminta semua pihak agar cukup berhati-hati dalam melakukan revisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh diwakili Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh, M Jafar mengharapkan, penyusunan rancangan perubahan Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi yang akan dilakukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Pemerintah tidak mengesampingkan keistimewaan Aceh yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur keistimewaan Aceh dalam pengelolaan minyak dan gas bumi.