DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pendiri International Institute for Aceh Studies sekaligus Anggota DPD RI periode 2014-2024, Dr. H. Fachrul Razi, M.I.P., melayangkan kritik keras dan tajam terhadap sikap Pemerintah Pusat terkait arah revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
DIALEKSIS.COM | BANDA ACEH - Jaringan Survei Inisiatif menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Revisi UUPA dan Penegasan Kewenangan Aceh: Menata Ulang Relasi Pusat“Daerah” di Sekretariat JSI dan Media Dialeksis, Lamdingin, Banda Aceh, Sabtu (23/5/2026).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, meminta pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada Pemerintah Aceh untuk mengelola sejumlah aset strategis, khususnya Pelabuhan Krueng Geukueh di Lhokseumawe.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengungkapkan bahwa Aceh merupakan daerah yang telah melewati berbagai ujian berat sepanjang sejarahnya, mulai dari konflik panjang, bencana tsunami, hingga bencana hidrometeorologi.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh menegaskan bahwa keputusan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangan dan pengangkutan bijih besi milik Koperasi Serba Usaha (KSU) Tiega Manggis dan PT Pinang Sejati Utama (PSU) di kawasan Manggamat, Kecamatan Kluet Tengah, tidak memiliki dasar hukum.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF) menyikapi Upaya revisi Undang-undang No.11/2006 tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh sebagai Langkah penting dan strategis karena memiliki relevansi yang kuat atas perkembangan situasi objektif politik Aceh dan nasional saat ini.
DIALEKSIS.COM | Medan - Salah satu yang dimintakan dukungan kepada Wali Nanggroe adalah, agar dapat membantu Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk dapat menerima tambahan alokasi anggaran dari Mahkamah Agung, seperti yang telah sukses terlaksana bagi Mahkamah Syar'iyah Aceh.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sidang Gugatan Kewenangan Aceh terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani memasuki tahap pemeriksaan saksi. Kuasa Hukum Ugek Farlian dan Safaruddin, menerangkan hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta, ada Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Anggota DPRA Azhar Abdurrahman dan juga Ketua DPRK Simeulue, Irwan Suhaimi.
