DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, mengatakan Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) wajib diselesaikan pada tahun 2025. Ia menjelaskan hal ini dikarenakan KUHAP memiliki kaitan dan dampak besar terhadap pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku per tanggal 2 Januari 2026 mendatang.

DIALEKSIS.COM | Medan - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Semakin tinggi partisipasi pemilih, maka legitimasi hasil Pilkada Serentak 2024 akan semakin kuat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebagai lembaga sosial yang memperoleh legitimasi perundang-undangan, pengurus dan kader Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aceh dituntut harus peka terhadap berbagai permasalahan dalam masyarakat agar penyelesaian masalah, dalam masyarakat hingga tingkat keluarga bisa terselesaikan dengan baik.