DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengamat kebijakan publik sekaligus Dosen Universitas Syiah Kuala, Dr. Nasrul Zaman, menyoroti tajam kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan kepemilikan empat pulau di wilayah perbatasan sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, keputusan ini tidak hanya menyakiti rasa keadilan masyarakat Aceh, tetapi juga mengancam stabilitas perdamaian yang telah terjalin selama dua dekade terakhir.

DIALEKSIS.COM | Dialektika - Kasus empat pulau di perbatasan Aceh-Sumatera Utara ini bagai pistol perak menodai persatuan. Bagi penduduk Aceh Singkil, Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek adalah bagian tak terpisahkan dari Tanah Rencong sejak puluhan tahun. Bahkan, surat keputusan Inspeksi Agraria Aceh tahun 1965 nomor 125/IA/1965 secara tegas menegaskan pulau-pulau itu di bawah yurisdiksi Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menetapkan empat pulau di Perairan Barat Daya Aceh menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menuai kecaman dari berbagai kalangan. Persatuan Barat Selatan Aceh (PBSA) menyatakan bahwa Peraturan Mendagri tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Aceh (UPPA).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Empat pulau milik Aceh ternyata masih saja dimasukkan ke dalam wilayah Sumatera Utara. Empat pulau itu adalah Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang dan Pulau Lipan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi yang dimiliki aparat penegak hukum.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Ariya Sugiarto bersama Walikota Banda Aceh berkunjung ke Landmark Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh pada Kamis (23/5/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) “Road to Launching Banda Aceh Kota Parfum Indonesia”.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bupati Nagan Raya, Dr. Teuku Raja Keumangan, S.H., M.H., menghadiri undangan dari Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam pertemuan strategis bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Koperasi RI Feri Joko Yuliantono, Anggota DPR RI Nasir Jamil, serta mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan sejumlah tokoh berpengaruh lainnya. 

DIALEKSIS.COM | Jantho - Wakil Bupati (Wabup) Aceh Besar Drs. Syukri A. Jalil menyambut kedatangan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam agenda Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di Kantor Keuchik Bueng Sidom, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Kamis (22/5/2025).

DIALEKSIS.COM | Semarang - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, bahwa pemerintah daerah boleh memberikan dana hibah kepada perguruan tinggi meski pengelolaan pendidikan tinggi di bawah kewenangan pemerintah pusat.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang kerap disapa Mualem, saat ini sedang menyelesaikan tahap akhir rangkaian pemeriksaan kesehatan (medical check - up) di sebuah rumah sakit di Singapura. Proses ini dilakukan sebagai bagian dari protokol medis standar untuk memastikan kesehatan dan kebugarannya dalam menjalankan tugas pemerintahan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan perhatian serius terhadap tingkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri menggelar kegiatan Asistensi dan Coaching Clinic sebagai tindak lanjut atas Lembar Hasil Evaluasi dan Rencana Aksi (Renaksi) Reformasi Birokrasi Tahun 2025.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pentingnya memperkuat sistem keamanan digital dalam layanan kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, bahwa sembilan daerah telah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 pada 16 dan 19 April 2025.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di sejumlah daerah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berbagai persiapan dalam mewujudkan program Sekolah Rakyat gencar dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, mengapresiasi aksi humanis Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Linmas) dalam mengatur pedagang selama bulan Ramadan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menyatakan pentingnya kerja sama antardaerah guna merespons terjadinya bencana, termasuk mitigasinya sehingga proses penanganannya menjadi lebih cepat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.