DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Aceh kembali menyuarakan desakan mereka terkait alih kelola Blok Pertamina EP yang hingga kini masih tertunda. Proses yang seharusnya menjadi tonggak kemandirian energi Aceh tersebut belum mencapai titik final, meski harapan besar telah ditumpahkan ke Pemerintah Aceh.
DIALEKSIS.COM | Nasional - Provinsi Aceh dikabarkan akan segera memiliki dua daerah otonomi baru (DOB), yaitu Kabupaten Aceh Malaka dan Kota Meulaboh. Usulan pembentukan kedua DOB ini telah diajukan dan tinggal menunggu proses finalisasi.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kemendagri mendorong agar BUMD menjadi agen pembangunan untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Dinas Pendidikan Aceh melaunching 68 Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) SMK Negeri dari 153 SMK Negeri se Aceh di halaman SMK Negeri 3 Banda Aceh, Aceh Jumat (17/3/2023).
DIALEKSIS.COM | Aceh - Dinas Pendidikan Aceh melaunching 68 Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) SMK Negeri dari 153 SMK Negeri se Aceh di halaman SMK Negeri 3 Banda Aceh, Aceh Jumat (17/3/2023).
DIALEKSIS.COM | Badung - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mematangkan persiapan peresmian tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Komitmen tersebut dilaksanakan salah satunya melalui Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Pra-peresmian Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan di Hotel Dynasty Resort Bali, Rabu (26/10/2022).
DIALEKSIS.COM | Nasional - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti sebut, jika Pj Gubernur DKI yang diusulkan punya kekhususan yang berbeda.
DIALEKSIS.COM | Nasional - Menjelang masa berakhirnya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan wakilnya, penentuan tiga nama yang dilayangkan menjadi Pj Gubernur DKI tetap ada satu pilihan di tangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
DIALEKSIS.COM | Nasional - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menegaskan, demokrasi konstitusional harus menjadi dasar dalam berpemerintahan.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Meskipun Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) tidak menyebutkan otonomi khusus di dalamnya, namun kewenangannya yang diatur masih merupakan kewenangan khusus yang tidak dimiliki daerah lain.
DIALEKSIS.COM | Wamena - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyampaikan terima kasih kepada Asosiasi Bupati Pegunungan, Rabu (27/7/2022).
DIALEKSIS.COM | Nabire - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (25/7/2022). Dalam kunjungan itu, Wempi bertemu dengan para bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat Provinsi Papua Tengah.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak atas disepakatinya 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi beserta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk dibawa ke tahapan lebih lanjut.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Putri Otonomi Indonesia (POI) 2022 Gresita Fenny Yohana Siahaan tiba di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (21/6/2022). Kedatangannya untuk memulai aktivitas sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) sehari menggantikan sementara "kursi" Wamendagri John Wempi Wetipo.
DIALEKSIS.COM | Bali - Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT mengikuti Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas APPSI) di Bali bersama dengan seluruh Gubernur seluruh Indonesia serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Provinsi Aceh mendapatkan dua status yang bersamaan, yaitu otonomi khusus dan keistimewaan Aceh, lantas hal apa yang mendasari pembuatan qanun dan bendera sebagai lambang Aceh. Hal itu diungkapkan akademisi Hukum Tata Negara Universitas Syiah Kuala (USK), Kurniawan SH LLM, Jumat (14/1/2022) di Kanal YouTube tvriacehofficial terkait “Kepastian Hukum Qanun Bendera dan Lambang Aceh”.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan pelaksanaan pemekaran Papua akan memunculkan tuntutan yang sama di daerah lain, di saat pemerintah sedang moratorium pemekaran daerah.
