Pelaporan tersebut terkait pernyataan KPU yang dianggap menekan PKPI

Badan Pengawas Pemilu RI mengaku kecewa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai peserta Pemilu 2019.

Penetapan peserta dan nomor urut PKPI sebagai peserta Pemilu tersebut digelar dalam rapat pleno terbuka KPU RI di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Dua langkah hukum yang dipertimbangkan akan dilakukan KPU, di antaranya melaporkan hakim PTUN ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran kode etik. Kemudian, mempertimbangkan pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas putusan PTUN tersebut

Majelis Hakim menolak gugatan Partai Rakyat yang mempersoalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menyertakan mereka dalam Pemilu 2019

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan menerima gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) terkait putusan Bawaslu yang menolak permohonan partai yang dipimpin Hendropriypno itu sebagai peserta Pemilu 2019

jumlah TPS tersebut meningkat hampir dua kali dari pemilu sebelumnya.. Di mana pada pemilu tahun 2014 silam, jumlah TPS di Aceh sekitar 10 ribuan.

DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Besar akan menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke II yang direncanakan akan berlangsung dalam pekan ini. 

Selain Utut, Megawati juga menunjuk Ahmad Basarah sebagai wakil ketua MPR RI.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengakui bahwa sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah menjadi ikon baru partai berlambang bintang mercy.

Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masuk dalam radar Partai Gerindra untuk mendampingi Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang mengatakan akan mengusung Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto sebagai calon presiden dalam Pemilihan Umum 2019

Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama mendaftarkan banding ke PTUN terkait putusan Bawaslu.

Nanti malam, PBB dikabarkan akan mendapat nomor urut sebagai salah satu peserta Pemilu.

Rapat pleno akan menentukan sikap KPU perihal putusan Bawaslu, apakah akan mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau legawa

Yusril mengatakan PBB sedang 'dikerjai' oleh beberapa pihak di KPU Pusat dan KPUD Papua Barat. Ia pun mengancam akan membawa perkara ini ke pihak kepolisian.