Beranda / /

  • MK Tangani 202 Perkara Pengujian Undang-undang, Terbanyak UU Pemilu
    Polkum | 9 bulan lalu
    MK Tangani 202 Perkara Pengujian Undang-undang, Terbanyak UU Pemilu

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sepanjang tahun 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) menangani 202 perkara pengujian undang-undang (UU) saja, tidak ada perkara lain yang diajukan. Dari 202 perkara itu, terdiri atas 19 perkara yang diregistrasi pada tahun 2022 dan 183 perkara yang diregistrasi tahun 2023.

  • Uni Eropa Capai Kesepakatan Terkait Undang-undang AI
    Dunia | 10 bulan lalu
    Uni Eropa Capai Kesepakatan Terkait Undang-undang AI

    DIALEKSIS.COM | Dunia - Para pengambil kebijakan di Uni Eropa telah menyetujui undang-undang penting untuk mengatur kecerdasan buatan (AI), yang membuka jalan bagi serangkaian standar paling ambisius yang pernah ada untuk mengendalikan penggunaan teknologi.

  • Penyadapan Ditinjau dari Aspek Hukum di Indonesia
    Opini | 11 bulan lalu
    Penyadapan Ditinjau dari Aspek Hukum di Indonesia

    DIALEKSIS.COM | Opini - Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur secara rigid tentang Penyadapan. KUHAP hanya mengatur bentuk upaya paksa dalam penegakan hukum pidana hanya meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan , penyitaan dan pemeriksaan surat. 

  • RUU KUHP Disahkan Jadi Undang-undang, Perluas Jenis Pidana
    Aceh | 1 tahun lalu
    RUU KUHP Disahkan Jadi Undang-undang, Perluas Jenis Pidana

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, Selasa (06/12/2022).


  • Partai Aceh Wanti-wanti Revisi UUPA  Bisa Jadi Bumerang untuk Aceh
    Aceh | 2 tahun lalu
    Partai Aceh Wanti-wanti Revisi UUPA Bisa Jadi Bumerang untuk Aceh

    DIALEKSIS COM | Banda Aceh - Wacana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) terus menggema dan mulai hangat diperbincangkan oleh publik. Seperti diketahui, revisi UUPA tersebut kini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (UUPA) DPR RI.

  • Terkait Revisi UUPA, Ini Beberapa Masukan Penting dari Antropolog Aceh
    Aceh | 2 tahun lalu
    Terkait Revisi UUPA, Ini Beberapa Masukan Penting dari Antropolog Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) terus menggema dan mulai didiskusikan ke publik. Seperti diketahui, revisi UUPA tersebut kini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (UUPA) DPR RI.

  • Soal Revisi UUPA, Nasir Djamil: Hati-hati, Jangan Sampai Tergelincir
    Aceh | 2 tahun lalu
    Soal Revisi UUPA, Nasir Djamil: Hati-hati, Jangan Sampai Tergelincir

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Revisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI. Namun saat ini draf revisi UUPA belum ada, sehingga para pemangku kepentingan di Aceh harus bergegas menyusun draf usulan perubahan undang-undang tersebut.

  • Abu Doto Ingatkan Semua Pihak Berhati-hati Dalam Merevisi UUPA
    Aceh | 2 tahun lalu
    Abu Doto Ingatkan Semua Pihak Berhati-hati Dalam Merevisi UUPA

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang juga Gubernur Aceh periode 2012-2017, Zaini Abdullah, meminta semua pihak agar cukup berhati-hati dalam melakukan revisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

  • Pemerintah Aceh Minta DPD RI Tak Kesampingkan Keistimewaan Aceh Saat Revisi UU Energi
    Aceh | 2 tahun lalu
    Pemerintah Aceh Minta DPD RI Tak Kesampingkan Keistimewaan Aceh Saat Revisi UU Energi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh diwakili Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh, M Jafar mengharapkan, penyusunan rancangan perubahan Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi yang akan dilakukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Pemerintah tidak mengesampingkan keistimewaan Aceh yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur keistimewaan Aceh dalam pengelolaan minyak dan gas bumi.