DIALEKSIS.COM | Nagan Raya - Kegagalan anggota DPR RI asal Aceh memasukkan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menuai kritik dari masyarakat. Abdi Yusrizal, mantan anggota DPRK Nagan Raya periode 2004-2009, menilai para legislator Aceh di Senayan tidak serius memperjuangkan aspirasi rakyat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) kembali absen dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025-2029. Kondisi ini dinilai sebagai bukti lemahnya posisi tawar politik Aceh di tingkat nasional.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Absennya revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 - 2029 memantik kritik keras. Putra Aceh sekaligus pemerhati pendidikan nasional, Dr. Badruddin, S.Pd.I., M.Pd, melayangkan surat terbuka kepada Ketua Forum Bersama Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh (Forbes Aceh).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Ahli hukum dan pemerhati kebijakan publik, Dr. M Yasir Putra SH MH, menyoroti absennya Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 - 2029. Menurutnya, hal ini bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi mencerminkan lemahnya posisi tawar politik Aceh di tingkat nasional.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Tidak masuknya revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 menandai kegagalan serius elite politik Aceh dalam menjaga marwah MoU Helsinki. Padahal kita tahu tidak sedikit uang Aceh habis dalam menyusun kembali draft UUPA agar dapat aplikatif serta memberi manfaat bagi masyarakat Aceh, dalam Fakta ini bukan sekadar soal daftar prioritas legislasi, tetapi sinyal bahwa kepentingan Aceh semakin terpinggirkan dalam percaturan politik nasional. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF) menyampaikan kritik tajam setelah revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dipastikan tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Koordinator Program ACSTF, Nina Noviana, menegaskan bahwa Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI asal Aceh harus bertanggung jawab secara moral dan jabatan kepada seluruh masyarakat Aceh atas kondisi ini. ACSTF mendorong adanya evaluasi kinerja perwakilan Aceh di pusat serta langkah solutif agar revisi UUPA tetap dapat diperjuangkan demi kepentingan Aceh ke depan.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Persoalan revisi Qanun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Lhokseumawe kembali memantik sorotan publik.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Di tengah polemik tersebut, Akademisi dan Praktisi Olahraga, Dr. Mansur, M. Kes, menyorot Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam konteks pembangunan olahraga di Tanah Rencong. Pemerintah Aceh dituntut peka dan cerdas dalam merevisi Qanun Olahraga. 

DIALEKSIS.COM | Depok - Sejarah baru sepak bola Indonesia resmi dimulai di Stadion Merpati, Kota Depok, Jawa Barat, dengan digelarnya Liga 4 perdana -- kompetisi perserikatan akar rumput yang diusung oleh PSSI sebagai fondasi pembinaan sepak bola nasional.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya sepakat dengan adanya pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal itu untuk mengatur soal royalti musik yang saat ini tengah menjadi polemik di masyarakat. Termasuk soal aturan kewajiban membayar royalti jika memutar lagu dari musik berlisensi di sebuah acara pernikahan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar, bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dan perwakilan civitas akademika Aceh, bertemu Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Di tengah sorotan lampu panggung Hotel Grand Mercure Kemayoran, Sabtu malam, 9 Agustus 2025, nama AKBP Nur Azhari, S.H., bergema. Kapolres Alor, Polda Nusa Tenggara Timur itu, dipanggil naik ke podium untuk menerima anugerah Best Inspiring and Visionary Leader 2025 dari Indonesia Award Magazine dan Thanks Institute Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menggelar kegiatan Diseminasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Evaluasi Qanun No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah pada Jumat (8/8/2025).

DIALEKSIS.COM | AS - Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) pada hari Jumat (18/7/2025) mengumumkan akan menghapus divisi penelitian dan pengembangannya serta mengurangi ribuan stafnya.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banda Aceh menyerukan agar pemerintah, khususnya Pemerintah Aceh, mengambil langkah tegas dan menyeluruh dalam menangani maraknya kasus pelecehan seksual yang akhir-akhir ini kembali menjadi sorotan publik.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Hukum dan Imipas), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, menyatakan kesediaannya untuk membantu sepenuhnya proses perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang saat ini sedang diajukan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ke pemerintah pusat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis perempuan Aceh, Cut Farah Meutia, mendesak kepada seluruh anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh untuk serius, konsisten, dan transparan dalam mengawal revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang kini sedang digodok pemerintah pusat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Investasi/BKPM tengah merevisi tiga regulasi penting dalam upaya mempercepat perizinan dan mendorong realisasi investasi nasional. Langkah ini diambil untuk mendukung target ambisius pemerintah, yaitu pertumbuhan ekonomi nasional 8% pada tahun 2029 dan realisasi investasi senilai Rp 13.000 triliun dalam lima tahun ke depan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan antara jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah. KPU menegaskan akan memberikan masukan dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu yang akan datang.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menghimpun masukan dari pelaku usaha perikanan untuk menyempurnakan regulasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di subsektor perikanan tangkap. Upaya ini dilakukan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 yang selama ini menjadi dasar penarikan PNBP di sektor tersebut.