Ilustrasi sang nyonya besar di Pilkada Aceh Barat Daya. Foto: magdalene.co

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Aceh Barat Daya, salah satu kabupaten di ujung barat Indonesia, akan menghadapi babak baru melalui Pilkada 2024. Namun, euforia demokrasi ini berpotensi ternodai jika pemimpin yang terpilih gagal menjaga independensi kekuasaannya dari pengaruh pihak-pihak di luar sistem formal pemerintahan. 

Salah satu ancaman terbesar datang dari lingkaran terdekat, yaitu istri kepala daerah, yang kerap dijuluki "Nyonya Besar". Fenomena ini bukanlah isapan jempol. Beberapa daerah di Indonesia telah menjadi saksi betapa intervensi istri kepala daerah dapat merusak tatanan pemerintahan. 

Dominasi istri bupati dalam keputusan strategis telah menciptakan pemerintahan bayangan yang mengabaikan prinsip-prinsip profesionalisme dan akuntabilitas. Kebijakan publik yang seharusnya berpijak pada kebutuhan masyarakat sering kali dibelokkan demi ambisi pribadi dan agenda keluarga.

Keterlibatan "Nyonya Besar" sering kali dimulai dari hal-hal kecil: penempatan pejabat, pengaturan proyek, hingga penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Namun, jika dibiarkan, intervensi ini akan merusak fondasi birokrasi yang seharusnya netral dan profesional. Tidak hanya menggerogoti kepercayaan publik, tetapi juga mencoreng marwah daerah itu sendiri.

Aceh Barat Daya, pemimpin baru harus memahami bahwa kepercayaan rakyat adalah amanah yang suci. Membiarkan kekuasaan digerogoti oleh kekuatan informal hanya akan menjadi preseden buruk bagi masa depan pemerintahan daerah. Pemisahan tegas antara urusan domestik dan urusan publik bukan sekadar formalitas, melainkan prasyarat untuk mewujudkan tata kelola yang baik.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), media massa, dan masyarakat sipil memegang peran penting dalam mengawal kepemimpinan baru ini. Mereka harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi ambisi personal.

 Pemimpin terpilih harus menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas pemerintahannya, berdiri tegak di atas prinsip dan nilai-nilai demokrasi.

Sebab, pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari seberapa banyak janji yang terealisasi, tetapi juga dari sejauh mana pemimpin mampu menjaga martabat dirinya dan daerah yang dipimpinnya.

Marwah daerah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan biarkan bayang-bayang Nyonya Besar mencoreng masa depan Aceh Barat Daya.