Kamis, 19 November 2026
Beranda / Tajuk / Cendekiawan di Simpang Jalan Aceh

Cendekiawan di Simpang Jalan Aceh

Rabu, 18 November 2026 18:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Redaksi

Ilustrasi. Cendekiawan di Simpang Jalan Aceh. [Foto: Desain ChatGPT oleh dialeksis.com]


DIALEKSIS.COM | Tajuk - Bendera Bulan Bintang itu akhirnya berkibar juga di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu, 15 Agustus lalu. Zikir dan doa memperingati 21 tahun perdamaian Helsinki berubah menjadi aksi saling dorong antara massa dan aparat. Sebagian massa menurunkan Merah Putih dari salah satu tiang, lalu menggantinya dengan bendera yang dikukuhkan lewat qanun pada 2013 tapi tak pernah direstui Jakarta. Batu beterbangan, kendaraan rusak, dan rombongan perwira polisi terpaksa mundur keluar halaman masjid.

Pemerintah bergegas menyatakan keadaan terkendali. Jusuf Kalla, salah satu arsitek perdamaian, menilai kericuhan itu lebih merupakan luapan kekecewaan sebagian kalangan bekas kombatan ketimbang upaya menghidupkan kembali konflik. Penilaian itu boleh jadi tepat. Tapi justru di situlah soalnya: kekecewaan yang dibiarkan menggantung bertahun-tahun akan selalu mencari saluran, dan tak selalu saluran yang benar. Bendera hanyalah gejala. Penyakitnya adalah tumpukan perkara besar yang tak kunjung diputuskan.

Daftar perkara itu panjang. Dana otonomi khusus (otsus) berakhir pada 2027, sementara revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh masih berputar-putar di Senayan. Pemerintah Aceh meminta 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum nasional, tanpa batas waktu, padahal sejak 2023 porsinya sudah menyusut dari 2 menjadi 1 persen. Kemiskinan juga membandel. Badan Pusat Statistik mencatat 12,34 persen warga Aceh, sekitar 713 ribu jiwa, masih miskin pada Maret 2026. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional 8,07 persen, dan justru naik ketika angka nasional turun. Tambahkan pengangguran, layanan publik yang tertatih, serta pemulihan pascabanjir dan longsor akhir 2025 yang belum rampung.

Kericuhan bendera di Masjid Raya Baiturrahman, dana otonomi khusus yang hampir habis, dan kemiskinan yang membandel menuntut kebijakan berbasis ilmu. ICMI Aceh punya peluang menjadi jembatan, asal berani independen dan mau diukur hasilnya.

Persoalan sebesar itu tak bisa diurus dengan naluri politik semata. Ia membutuhkan data, kajian, dan keberanian menimbang. Di titik inilah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Aceh, yang kini dipimpin Rektor UIN Ar-Raniry Prof. Mujiburrahman untuk periode 2026 - 2031, semestinya menemukan relevansinya.

Semestinya, sebab rekam jejak ICMI tak sepenuhnya lepas dari keraguan. Lahir di Malang pada 7 Desember 1990 dengan B.J. Habibie sebagai ketua pertama, ICMI memang ikut membidani Bank Muamalat dan harian Republika. Namun kedekatannya dengan Soeharto membuat organisasi ini lebih sering dibaca sebagai kendaraan politik ketimbang gerakan intelektual yang mandiri. Begitu Orde Baru tumbang, pamornya ikut surut. Gerakan "ICMI Kembali ke Desa" yang dicanangkan pada 2025 di bawah Arif Satria adalah upaya menebus itu. Tapi organisasi cendekiawan tak diukur dari banyaknya seminar dan tebalnya rekomendasi. Ia diukur dari seberapa jauh gagasannya mengubah kebijakan, dan hidup orang banyak.

Ujian pertama ada pada dana otsus. Perpanjangan dana itu bukan sekadar urusan mengisi kas daerah; ia bagian dari komitmen negara merawat perdamaian. Namun membela perpanjangan tanpa mengevaluasi penggunaannya adalah advokasi yang pincang. Jusuf Kalla pernah mengkritik bahwa dana yang nilainya mendekati Rp100 triliun selama hampir dua dasawarsa itu belum optimal menekan kemiskinan. Angka BPS membenarkan kegelisahan tersebut. Wajar bila Jakarta bertanya: untuk apa menambah porsi jika hasilnya begitu-begitu saja?

ICMI Aceh bisa menjawab pertanyaan itu dengan cara yang sulit dilakukan birokrasi: evaluasi independen. Ke mana uang otsus mengalir, program mana yang berhasil, mana yang cuma melahirkan proyek dan baliho. Kajian semacam itu justru memperkuat posisi tawar Aceh di Senayan, karena tuntutan perpanjangan datang bersama tawaran pembenahan. Dana otsus tak boleh menjadi infus abadi. Ia harus menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi.

Ujian kedua adalah kemiskinan dan lapangan kerja. Aceh punya Sabang dan Arun, kebun dan laut, serta deretan perguruan tinggi. Yang belum ada adalah jembatan di antara semua itu. Cendekiawan bisa mempertemukan kampus, industri, pemerintah, dan lembaga keuangan untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja lima sampai sepuluh tahun ke depan, agar lulusan SMK dan universitas tak menganggur karena keahliannya tak dicari. Bersama Baitul Mal, Bank Aceh, dan Bank Syariah Indonesia, mereka bisa merancang pendampingan usaha keluarga miskin, dari akses modal dan sertifikasi halal hingga zakat dan wakaf produktif. Contohnya sudah ada di depan mata kita, ICMI Aceh Tengah bersama IAIN Takengon mendampingi pelaku usaha menghadapi kewajiban sertifikat halal. Ukurannya pun harus terang dan berdampak nyata, diukur berapa keluarga keluar dari kemiskinan, berapa usaha tumbuh, berapa lapangan kerja tercipta.

Ujian ketiga, yang paling peka, adalah bendera. Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh sudah berumur tiga belas tahun tanpa kepastian. Jakarta menilainya berbenturan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007, yang melarang lambang daerah menyerupai simbol gerakan separatis. Sebagian warga Aceh melihatnya sebagai bagian dari kekhususan yang dijanjikan. Dua pandangan itu bertabrakan hampir setiap Agustus. Para ahli hukum, sejarah, dan politik di lingkungan ICMI dapat menyusun kertas posisi yang menimbang sejarah, dasar hukum, aspirasi warga, dan pilihan penyelesaian dalam bingkai Negara Kesatuan, lalu menyerahkannya kepada Pemerintah Aceh, DPRA, dan Kementerian Dalam Negeri. ICMI tak perlu menjadi hakim. Cukup menjadi jembatan pemikiran yang dipercaya kedua pihak.

Agar semua itu tak berhenti di ruang seminar, dibutuhkan mesin kerja. Gagasan Gugus Tugas Cendekia Aceh layak ditimbang: forum yang dibentuk lewat peraturan gubernur, bermitra dengan Bappeda, dan bekerja di lima bidang, yakni kemiskinan, tata kelola otsus dan layanan publik, perdamaian dan kekhususan Aceh, ekonomi dan ketenagakerjaan, serta pemulihan bencana. Mekanismenya sederhana. Kajian rampung paling lama 30 hari, diuji bersama instansi dan publik, lalu pemerintah wajib menjawab tertulis dalam 30 hari berikutnya. Alurnya diterima, diperbaiki, atau ditolak, lengkap dengan alasannya. Dengan begitu, cendekiawan tak lagi sekadar pengisi kursi undangan.

Seratus hari pertama bisa diisi tiga pekerjaan: membereskan data kemiskinan dan penerima bantuan sosial bersama BPS dan Baitul Mal, membuka evaluasi penggunaan otsus kepada publik, serta menyiapkan kajian bendera sebagai bahan dialog. Pada saat yang sama, kampus dan ahli kebencanaan bisa mengawal rehabilitasi pascabanjir agar anggaran besar tak berujung pada bantuan salah sasaran atau bangunan yang rapuh. Laporan tahunan semacam "Aceh Outlook" dapat menjadi rapor terbuka atas semua kerja itu.

Semua ini hanya bernilai jika independensi dijaga. Para pakar harus bebas dari konflik kepentingan, dan temuan mereka dibuka ke publik. Tanpa itu, gugus tugas hanya akan menjadi juru stempel kekuasaan, mengulang cela lama ICMI. Peneliti muda, akademisi perempuan, dan ahli dari kabupaten juga harus dilibatkan; pengetahuan tak boleh berpusat di Banda Aceh. Pemerintah Aceh pun mesti belajar menerima kritik berbasis riset sebagai bahan perbaikan, bukan gangguan.

ICMI genap 36 tahun pada 7 Desember nanti. Sejarah tak akan mengingatnya dari deretan gelar pengurus, kemegahan forum, atau kedekatan dengan pusat kekuasaan. Ia akan diingat dari seberapa jauh ilmu para cendekiawan sanggup mengubah nasib orang banyak. Bendera di Baiturrahman itu adalah pengingat bahwa perdamaian tak cukup dirayakan setiap 15 Agustus. Ia harus dirawat dengan keadilan dan kesejahteraan. Kini giliran para cendekiawan Aceh turun gelanggang. [red]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI