Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong di Kabupaten Aceh Besar. Foto/cut nauval
DIALEKSIS.COM | Tajuk - Di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Pemerintah Aceh terus mengusung program "Aceh Hebat" dengan menggaungkan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong di Aceh Besar sebagai proyek mercusuar. Digadang-gadang sebagai lokomotif ekonomi masa depan, KIA Ladong disebut-sebut akan menarik investor besar, membuka lapangan kerja, dan mengerek kesejahteraan rakyat.
Namun, setelah bertahun-tangga janji digaungkan, rakyat Aceh justru disuguhi ironi: anggaran triliunan rupiah menguap, sementara kawasan itu hanya dipenuhi pagar usang dan gedung kosong. Di mana letak kehebatan yang dijanjikan?
Sejak digagas pada 2009, KIA Ladong telah menelan anggaran fantastis sebesar Rp154 miliar hingga 2022, seperti tercatat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh 2021. Dana sebanyak itu seharusnya mampu mengubah wajah kawasan itu menjadi pusat industri strategis. Nyatanya, yang tercipta hanyalah “monumen kesia-siaan”: tak ada investor yang menancap, tak ada pabrik yang beroperasi.
Yang tersisa hanyalah Memorandum of Understanding (MoU) yang menggunung, kunjungan kerja bak “pertunjukan turis pejabat”, dan aktivitas ekonomi sebatas penjual air tebu dan kelapa di tengah lahan terlantar. Sebuah lelucon pahit di tengah jeritan rakyat Aceh yang masih bergulat dengan kemiskinan dan pengangguran.
Di balik kegagalan ini, tersembunyi pertanyaan kritis: Ada apa dengan tata kelola pemerintahan Aceh? Laporan Panitia Khusus (Pansus) DPR Aceh justru mengungkap fakta miris: tak ada mekanisme pengawasan yang ketat, tak ada transparansi alokasi anggaran, dan tak ada pertanggungjawaban publik yang memadai. DPR Aceh pun terkesan gamang. Alih-alih mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan, mereka hanya membentuk Pansus tanpa tindakan lanjut. Rakyat Aceh layak bertanya: Apakah wakil mereka diam karena kebijakan ini dibungkus retorika “pro-rakyat”, atau justru ada kepentingan terselubung yang dijaga?
Di tengah kegelapan ini, tuntutan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MTA), Alfian, untuk melakukan audit independen menjadi cahaya penuntun. Audit bukan sekadar mencari kambing hitam, melainkan momentum untuk membongkar praktik korupsi, inkompetensi, dan kebijakan serampangan yang mengorbankan kepentingan publik. Jika Pemerintah Aceh konsisten dengan jargon "Aceh Hebat", mengapa enggan membuka diri untuk diperiksa? Mengapa tidak ada keberanian mengurai benang kusut pembangunan yang terperangkap dalam lingkaran proyek fiktif dan mark-up anggaran?
Kegagalan KIA Ladong adalah cermin dari penyakit kronis birokrasi Aceh: kultur proyek ketimbang orientasi hasil. Dana dikucurkan, pejabat sibuk berkeliling dunia “menjual potensi”, tetapi tidak ada evaluasi mendalam tentang kebutuhan riil masyarakat. Padahal, Aceh membutuhkan industrialisasi yang berbasis pada keunggulan lokal seperti pertanian, perikanan, atau energi terbarukan bukan sekadar mengejar investor asing yang tak jelas komitmennya. Lebih dari itu, partisipasi publik harus menjadi tulang punggung kebijakan. Rakyat Aceh bukan penonton, melainkan pemilik sah masa depan daerahnya.
Ironisnya, kegagalan ini terjadi di tanah yang pernah berjaya sebagai pusat perdagangan dan pengetahuan di Asia Tenggara. Aceh tidak pantas dikelola dengan mentalitas “pokoknya proyek jalan”. Setiap rupiah yang terbuang di KIA Ladong adalah pengkhianatan terhadap anak cucu yang akan mewarisi utang dan lingkungan rusak.
Inilah titik balik untuk belajar: Pemerintah dan DPR Aceh harus menghentikan drama politik dan beralih ke langkah konkret: audit komprehensif, penuntutan hukum jika ada pelanggaran, serta perancangan ulang kebijakan yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil.
Harapan masih ada. Dengan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kebutuhan riil, KIA Ladong bisa diubah dari kubangan kegagalan menjadi kawah candradimuka kebangkitan ekonomi Aceh. Tapi semua itu harus dimulai dengan kesadaran: pembangunan bukanlah panggung gengsi pejabat, melainkan jalan panjang mengabdi untuk rakyat.
Audit sekarang, selamatkan Aceh dari lingkaran setan proyek gagal! Karena kejayaan Aceh tak akan lahir dari janji kosong, melainkan dari integritas yang dikerjakan, bukan dikhutbahkan.
Sebelumnya
