Ilustrasi rekayasa peristiwa kejadian. Foto: tempo.co/Kuswoyo

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Di era informasi yang semakin cepat dan masif, kemampuan membaca peristiwa secara kritis menjadi keterampilan yang tidak bisa ditawar. Belakangan ini, kita dihadapkan pada fenomena rekayasa kejadian yang semakin canggih dan berbahaya, terutama dalam konteks politik. Dua kasus yang menarik perhatian publik - kontroversi seputar mantan Presiden AS Donald Trump dan kasus pembunuhan Brigadir Nopryansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) di Indonesia - menunjukkan betapa rekayasa peristiwa dapat digunakan sebagai alat politik yang ampuh.

Dalam kasus Trump, berbagai tuduhan dan klaim kontroversial seringkali menjadi bahan perbincangan publik. Mulai dari tuduhan kecurangan pemilu hingga peristiwa penyerbuan Capitol, narasi yang dibangun seakan-akan menempatkan Trump sebagai korban dari konspirasi politik. Strategi ini terbukti efektif dalam mempertahankan basis pendukungnya yang loyal, sekaligus meningkatkan simpati dari kelompok pemilih tertentu yang merasa terpinggirkan oleh establishment politik.

Sementara itu, di Indonesia, kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian juga menunjukkan bagaimana rekayasa peristiwa dapat digunakan untuk mengalihkan perhatian publik atau bahkan mempengaruhi jalannya proses hukum. Berbagai spekulasi dan teori konspirasi yang beredar di media sosial semakin memperkeruh situasi, membuat masyarakat sulit membedakan antara fakta dan fiksi.

Kedua kasus ini menegaskan bahwa rekayasa peristiwa telah menjadi bagian dari strategi politik modern untuk meraih kepentingan tertentu. Tujuannya jelas: meningkatkan elektabilitas, membangun citra positif, atau bahkan mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang lebih krusial. Dengan memanfaatkan emosi dan bias kognitif manusia, para pelaku politik dapat dengan mudah memanipulasi opini publik dan membentuk narasi yang menguntungkan mereka.

Strategi ini semakin diperkuat dengan adanya fenomena echo chamber di media sosial, di mana algoritma cenderung menampilkan informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna. Akibatnya, pemilih tertentu menjadi sasaran empuk dari narasi-narasi yang telah direkayasa, semakin memperkuat keyakinan mereka tanpa mendapatkan pandangan yang berimbang.

Lantas, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara yang kritis? Pertama, kita harus selalu waspada dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar. Kedua, penting untuk selalu melakukan verifikasi dari berbagai sumber yang kredibel sebelum membentuk opini. Ketiga, kita perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan tidak segan untuk mempertanyakan narasi-narasi yang tampak terlalu sempurna atau menguntungkan pihak tertentu.

Media massa dan platform digital juga memiliki tanggung jawab besar dalam memerangi fenomena ini. Mereka harus lebih selektif dalam menyaring informasi dan memberikan konteks yang memadai atas setiap peristiwa yang diberitakan. Sementara itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat regulasi terkait penyebaran informasi palsu, tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

Pada akhirnya, kemampuan membaca peristiwa secara kritis menjadi kunci utama dalam menghadapi era misinformasi ini. Hanya dengan pemahaman yang mendalam dan sikap skeptis yang sehat, kita dapat membentengi diri dari manipulasi politik dan menjaga integritas proses demokrasi. Sebab, di tangan pemilih yang cerdas dan kritis, rekayasa peristiwa akan kehilangan taringnya sebagai senjata politik yang ampuh.