Gubernur Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem. Foto: Kompas
DIALEKSIS.COM | Tajuk - Kepemimpinan sejati tidak selalu diukur dari kebijakan yang tertulis di atas kertas, melainkan dari kemampuan seorang pemimpin menyelaraskan kata dengan perbuatan serta menggerakkan hati dan kesadaran kolektif untuk bertindak bersama. Di Aceh, hal itu tampak nyata dalam sosok Gubernur Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem. Ia bukan hanya menetapkan kebijakan, tetapi juga turun langsung ke lapangan, berada di tengah masyarakat terdampak, mengarahkan proses tanggap darurat, serta memastikan akses jalan dan kebutuhan dasar korban banjir dan longsor dapat segera terpenuhi.
Keteladanan inilah yang menjadi sumber energi moral bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aceh. Mualem memberi contoh bahwa tanggung jawab kepemimpinan tidak berhenti pada instruksi, melainkan menuntut keberanian untuk hadir, bekerja, dan merasakan langsung penderitaan rakyat. Inilah real leadership kepemimpinan yang sejalan antara ucapan dan tindakan yang secara alami mendorong ASN terlibat aktif membantu sesama, khususnya para korban bencana banjir dan longsor.
Instruksi pembersihan fasilitas publik yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, S.IP., MPA, bukan sekadar perintah administratif. Ia menjelma menjadi gerakan moral yang lahir dari teladan pimpinan tertinggi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa nilai-nilai gotong royong masih hidup dan mengakar kuat di tubuh birokrasi Aceh nilai yang tumbuh dari rasa senasib, sepenanggungan, dan sevisi untuk memulihkan kembali aktivitas publik yang lumpuh akibat bencana.
Komitmen ini semakin nyata ketika Pemerintah Aceh kembali mengerahkan ribuan ASN sebagai relawan pada Tahap II penugasan. Sebanyak 4.265 ASN diturunkan ke 25 sekolah di Kabupaten Aceh Tamiang selama periode 2 hingga 4 Januari 2026. Penugasan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/1469/2025 tentang perpanjangan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh.
Berbeda dengan Tahap I yang mencakup lima kabupaten meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya serta pada Tahap II fokus diarahkan sepenuhnya ke Aceh Tamiang, salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah. Keputusan memusatkan tenaga dan sumber daya ini mencerminkan kepemimpinan yang adaptif: mampu membaca kebutuhan lapangan secara jernih dan meresponsnya dengan cepat.
Yang patut dicatat, seluruh gerakan kemanusiaan ini dilakukan tanpa menggunakan APBD murni. ASN bergerak atas dasar kesadaran dan kepedulian, bahkan ketika sebagian dari mereka sendiri merupakan korban bencana. Di titik inilah solidaritas menemukan makna terdalamnya: membantu bukan karena berlebih, melainkan karena empati dan tanggung jawab kemanusiaan.
Para ahli kebencanaan dan sosiologi menyebut kekuatan semacam ini sebagai modal sosial jejaring kepercayaan, norma, dan solidaritas yang memungkinkan sebuah masyarakat bangkit lebih cepat dari krisis. Aceh menunjukkan bahwa modal sosial bukan sekadar konsep akademik, melainkan kekuatan nyata yang bekerja di lapangan, dipantik oleh keteladanan pemimpin.
Soliditas dan militansi ASN Aceh layak diapresiasi. Tak berlebihan jika gerakan ini menjadi buah bibir hingga ke berbagai penjuru Indonesia. Di tengah keterbatasan dan duka, mereka memilih tetap hadir bagi sesama yang terdampak lebih parah. Inilah cerminan jiwa orang Aceh jiwa yang ditempa sejarah panjang penderitaan, namun selalu menjawabnya dengan kebersamaan.
Sebagaimana sebuah kata bijak mengingatkan, “Bencana bisa meruntuhkan bangunan, tetapi gotong royong membangun kembali harapan.” Kepemimpinan yang mampu menyalakan api empati, memberi contoh nyata, dan menggerakkan tindakan kolektif inilah yang patut dirawat dan diwariskan, agar Aceh tidak hanya tangguh menghadapi bencana alam, tetapi juga kokoh secara moral dan kemanusiaan.
Sebelumnya
