Muzakir Manaf Gubernur Aceh periode 2025 - 2030. Foto: doc Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Hari ini, Rabu 12 Februari 2025, Muzakir Manaf - Fadhlullah dilantik dan diambil sumpah jabatan dihadapan Ketua Mahkamah Syariah dalam sidang paripurna DPR Aceh. 

Pelantikan dilakukan oleh Mendagri atas nama Presiden RI yang disaksikan oleh anggota DPR Aceh dan tamu undangan itu selaras dengan ketentuan Pasal 70 huruf C UUPA. 

Dengan begitu, pasangan yang akrab disapa Mualem - Dek Fadh sudah sah memimpin Pemerintah Aceh untuk periode kerja lima tahun ke depan (2025 - 2030) menunaikan janji politik yang tertuang dalam visi - misi, yang menjadi alasan rakyat memberi suara di Pilkada 2024 lalu. 

Kita ingatkan kembali apa yang menjadi rumusan visi Mualem - Dek Fadh, yaitu “Aceh yang islami, maju, bermartabat dan berkelanjutan.” 

Visi itu dibangun di atas pondasi 4 nilai yaitu mulia dalam syariat Islam (mulia lam sjari’at Euseulam), sejahtera dan bermartabat (sidjahtra ngon martabat), bahagia dunia dan akhirat (meu-bahgia donja akherat), dan terpandang di mata dunia (meu-jum bak mata donja). 

Visi yang dibangun di atas empat pondasi nilai itu akan menuntun perjalanan pemerintahan Aceh dalam mengelola implementasi misi dan program strategis yang sudah diketahui oleh semua masyarakat di Aceh selama musim Pilkada 2024. Bahkan, sudah ada tim RPJM lewat tim yang mengikutsertakan pendukung Mualem - Dek Fadh agar menjadi dokumen resmi RPJM. 

Kita sadari, usaha itu semua tidak semudah membalik telapak tangan. Per hari ini, Pusat sudah menerbitkan intruksi yang berujung pada pemangkasan anggaran, termasuk anggaran daerah. Kebijakan penghematan itu tentu akan menantang Mualem - Dek Fadh untuk membangun formula kerja baru, yang tentu saja tidak mudah. 

Dengan kata lain, Mualem - Dek Fadh tidak lagi memimpin seperti masa kepemimpinan sebelumnya yang masih didukung oleh anggaran yang berlimpah. Keduanya memimpin ketika dana Otsus tinggal 1 persen dari alokasi umum nasional, dan terbatas hingga 2027. 

Itu artinya, Mualem - Dek Fadh memimpin Pemerintah Aceh dengan dukungan modal APBA yang sebelumnya sudah disahkan sebesar Rp11,07 triliun masih harus dikurangi kebijakan pemangkasan yang mencapai 317 miliar. 

Jelas sebuah gambaran kerja yang tidak mudah. Tapi, sesulit apapun, Mualem - Dek Fadh telah diberi amanah membawa Aceh keluar dari status provinsi termiskin, banyak pengangguran, angka stunting, dan bahkan masih banyaknya orang dengan gangguan jiwa. 

Melihat beban yang tidak mudah itu maka sangat penting semua jajaran yang berdiri tegak mendukung Mualem - Dek Fadh untuk menyadari keadaan sulit ini. Dengan begitu, para pendukung tidak menjadi penambah beban baru apalagi sampai menjadi masalah baru. 

Kolaborasi dan sinergitas dari semua pihak juga menjadi kunci. Mualem - Dek Fadh harus memiliki support system yang tangguh dari pejabat dan ASN, DPR Aceh, instansi vertikal dan pihak lainnya. Semua mata tidak boleh lagi melirik APBA sebagai sumber penambah pendapatan diri, melainkan sebagai modal untuk menghadirkan beragam program pembangunan yang berujung meningkatkan pendapatan asli Aceh dari berbagai kegiatan ekonomi yang mengatasi pengangguran dan makin mengecilkan angka kemiskinan. 

Dengan kata lain, APBA tidak boleh lagi menjadi “uang hangus” yang dimakan pejabat, birokrat, dan orang dekat, kecuali untuk kepentingan mengatasi kemelaratan yang sedang menimpa rakyat. Selebihnya, harus menjadi modal yang menghadirkan ruang kerja, menghidupkan ekonomi, dan menghasilkan pendapatan asli Aceh. 

Dari ruang kerja Dialeksis kami mengucapkan selamat berkerja untuk Mualem dan Dek Fadh. Doa dari kami semua. []