Mantan Gubernur Aceh 2012-2017 dr. Zaini Abdullah. [Foto: Tangkapan Layar]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tanggal 15 Agustus 2021 menjadi peringatan 16 tahun penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang menandai dimulainya perdamaian di provinsi tersebut menyusul konflik selama 30 tahun.

"Saya sangat menginginkan peringatan MoU Helsinki ini jangan hanya sekedar tradisi, tetapi harus diimplementasikan butir-butir yang sudah tertulis sebagai substansi MoU Helsinki. Selama ini hal itu belum berjalan dengan mulus," Hal itu disampaikan mantan Gubernur Aceh 2012-2017 dr. Zaini Abdullah dalam Dialog Suara Publik yang berlansung pada Rabu, (11/08/2021) disiarkan langsung via channel Youtube tvriacehofficial.

Menurut Zaini Abdullah, selama perdamaian beberapa butir yang sudah terimplementasi diantaranya pendirian partai lokal (Partai Aceh), Lembaga Wali Nanggroe.

"Banyak faktor-faktor yang sampai sekarang belum tuntas terutama persoalan bendera, itu dari awal sampai sekarang belum terselesaikan," ungkapnya.

Zaini melanjutkan, padahal aturan menaikkan bendera itu dibuat langsung oleh tim Legislasi, dalam hal ini anggota DPRA dan sudah terbentuk lembaran daerah. 

"Kemudian yang terjadi progres dari pusat itu tidak jelas, sehingga dianggap sudah sah. yang terjadi sekarang masyarakat Aceh menaikkan bendera itu karena hasrat mereka, soal alasan itu tidak boleh dinaikkan, seharusnya itu diatur sebelum lembaran daerah itu disahkan," tegasnya.

Mantan Gubernur Aceh itu menjelaskan, dengan adanya kekompakan lahirlah kekuatan diantara masyarakat itu sendiri, namun jika ada seseorang berprinsip hanya dia yang benar yang lain tidak benar, itu pasti akan berantakan. 

"Sekarang jangan mencari kesalahan siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi kembalilah ke tujuan awal, itu amanah dari tgk Hasan Di Tiro, kalian harus kompak, karena kompak lebih sulit dari berperang, dan ini terjadi sekarang, sudah terbukti dari apa yg beliau katakan," pungkasnya. (anr)